Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Paket Satu Jalur PDIP Bobol Hanura Gianyar

Bali Tribune/ Nyoman Artawa Putra
balitribune.co.id | Gianyar - Dalam kontestasi politik di Pileg 2019, jangankan beda bendera partai,  dalam satu atap partai pun para caleg harus berebut suara terbanyak untuk meraih tiket ke gedung rakyat.  Namun, kali ini jurus jitu  PDIP dengan pola Paket Satu Jalur, benar-benar membuat partai lain tak berdaya. Tak terkeculai, Partai Hanura yang menjadi mitra koalisi permenennya. Karena, dari perhitungan sementara, tak satupun calegnya  bisa lolos di DPRD Gianyar.
 
Caleg Partai Hanura Gianyar I Nyoman Artawa Putra, merupakan satu dari sejumlah incumbent yang diprediksi gagal mempertahankan kursinya. Artawa mengakui dahsyatnya gerakan “Satu Jalur” caleg PDIP di bumi seni.  Disebutkan,  gerakan caleg PDIP ini  benar-benar mengkungkung ruang alternatiaf pemilih, karena sudah terbelenggu dengan pilihan satu paket ini. Terlebih, paket-paket ini, kerap disokong olah gerakan  para pimpinan partai yang  memegang jabatan tertinggi di daerah.  “Sejatinya suara saya meningkat drai lima tahun sebelumnya.  Angka 3.238 suara yang saya kantongi sulit lolos dalam perebutan 10 kursi di Dapil II (Blahbatuh-Tampaksiring),” ungkapnya.
 
Lanjutnya, dana bantuan sosial (Bansos) bukanlah kunci dari kemenangan. Sebab selama ini, pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Gianyar ini telah banyak menyalurkan bansos ke masyarakat. Namun yang menciderai demokrasi di Kabupaten Gianyar, adalah adanya keterlibatan bendesa adat, untuk mematikan caleg partai-partai kecil. “Bukan bansos yang mematikan, tetapi adanya keterlibatan perangkat adat, yang mengintimidasi pemilih,” sebutnya.
 
Baginya, gerakan satu jalur dengan dukunga bansos dari eksekutif  semakin membentang gerakan partai kecil.  Buktinya, oknum bendesa atau prajuru adat pun ikut bergerak untuk membatasi masyarakat bahkan mengarahkan pilihannya. “Intimidasi terhadap calon dari partai kecil sangat massif. Apalagi kami bukan calon yang suka berjanji. Seperti halnya program pembangunan wantilan, Dewan kan tidak punya program seperti itu, itu program bupati, hanya saja diakui oleh caleg-caleg tertentu,” ujarnya.
 
Selain itu, Artawa juga mengatakan saat ini masih terdapat banyak pemilih yang pragmatis. Dimana mereka lebih mementingkan uang, daripada pembangunan wilayahnya. Meksi tidak ada yang kena operasi tertangkap tangan atau dilaporkan, money politik disebutkan sudah tidak menjadi rahasia umum di masyarakat. 
wartawan
Redaksi
Category

Dibandingkan 2024, Inflasi Badung Melandai di Tahun 2025, Dampak Positif Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Program Bantuan Sosial menjelang Hari Raya Keagamaan berupa uang sebesar Rp. 2 juta per KK, berhasil menekan angka inflasi daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut tertuang dalam laporan Inflasi Tahunan Wilayah Cakupan IHK se-Bali tahun 2024 dan tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukung Ketahanan Pangan, Manajemen DTW Jatiluwih Salurkan 22,8 Ton Pupuk ke 7 Tempek Subak

balitribune.co.id | Tabanan - Memasuki musim tanam pertama di bulan Januari 2026,  mulai dari Tanggal 30 Desember  2025 - 6 Januari 2026 Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian pertanian berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Inflasi Bali 2025 Tetap Terjaga

balitribune.co.id | Denpasar - Inflasi Provinsi Bali sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,70 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,40 persen (mtm).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Perkuat Stabilitas dan Daya Tahan Sektor Jasa Keuangan Hadapi Tantangan Global 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya kinerja ekonomi Tiongkok. Penilaian tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 24 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.