Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panca "W" Suri Tauladan dalam Memperkuat Ekonomi Desa Adat

Bali Tribune / I Nyoman Cendikiawan.

balitribune.co.id | Denpasar - Seiring berjalannya waktu, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali terus berusaha meningkatkan kinerja mereka. Tujuan ini adalah untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKS LPD adalah melakukan evaluasi dan koreksi diri secara terus-menerus, yang tercermin dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait.

"Dalam hal ini, meskipun kita menerima teknologi dari Barat dan menjadi Bali yang modern, kita tidak boleh melupakan untuk tetap menjaga dan melestarikan modal budaya dan modal sosial yang tercermin dalam selogan desa adat yang disebut Sima Swatantra," ujar I Nyoman Cendikiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, dalam Rakerda BKS LPD, pada Senin (10/7) di Denpasar.

Konsep Sima Swatantra yang terdiri dari "Panca W" yaitu wareg, waras, wastra, wisma, waskita, yang selalu dijadikan teladan oleh para pelaku keuangan adat, juga merupakan bagian penting dalam memperkuat ekonomi desa adat, melestarikan seni dan budaya adat, serta menjaga sumber ekonomi, salah satunya melalui kontribusi 20% dana pembangunan yang disetor oleh LPD.

"Selain itu, penguatan LPD melalui regulasi seperti peraturan daerah (perda), awig-awig di desa adat, dan perarem adalah upaya untuk memperkuat LPD kita agar berdasarkan Agama Hindu menuju desa adat yang mandiri, sulit diintervensi, dan otonom," tambahnya.

Lebih lanjut, Cendikiawan memberikan makna hal tersebut sebagai bentuk komitmen LPD Bali, bukan hanya sekadar perkataan belaka. Oleh karena itu, ia yakin bahwa LPD Bali dapat menuju Bali yang damai dan sejahtera dengan menerapkan prinsip "Sad Kerthi Loka Bali".

"Salah satu implementasi dari visi ini adalah melalui kerjasama dengan Bank BPD Bali, Jamkrida, dan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang ini," tandasnya.

Seperti yang diketahui, selama 39 tahun perjalanan LPD Bali sebagai lembaga keuangan adat yang awalnya hanya dikelola secara tradisional untuk mendukung pelaksanaan adat, seni, dan budaya yang didasarkan pada Agama Hindu, telah menjadi kebanggaan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Menurut Cendikiawan, hal ini ditandai oleh banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para sarjana tentang LPD.

"Akibatnya, banyak sarjana, baik dari tingkat sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3), yang telah meraih gelar akademik mereka dari penelitian mereka tentang LPD," jelasnya.

Secara kuantitatif, Cendikiawan juga menjelaskan perkembangan LPD hingga Mei 2023, yang menunjukkan dana tabungan sebesar Rp. 11,1 T; Deposito Rp. 11,4 T; Pinjaman Rp. 15,6 T; dan Aset Rp. 27 T.

"Semua ini melibatkan 1.439 LPD di seluruh wilayah Bali, dengan jumlah karyawan sebanyak 8.363 pegawai," tambahnya. 

wartawan
ARW
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.