Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam: Ciptakan Suasana Kerja yang Kondusif

Bali Tribune / HANOMAN – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara SIP didampingi Ketua Persit Kartika Candra Pengurus Daerah (PD) IX/Udayana disambut Tari Hanoman saat menuju lapangan upacara.
Balitribune.co.id | Denpasar - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara SIP, mengajak semua prajurit militer dan PNS di seluruh jajaran Kodam IX/Udayana untuk meningkatkan suasana kerja yang menyenangkan. 
 
"Ketika bekerja, mari ciptakan serta wujudkan suasana yang menyenangkan. Saya akan berupaya menciptakan suatu iklim kerja yang kondusif, tidak seenaknya tetapi tetap fokus, sehingga tugas kita akan berkualitas," ujar Pangdam dalam arahannya dihadapan prajurit dan PNS di Lapangan Apel Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (29/6).
 
Mengawali tugas di hari pertama sebagai Pangdam IX/Udayana, ditandai dengan acara tradisi penyambutan dan penerimaan Mayjen TNI Kurnia Dewantara, SIP. Setibanya di Makodam IX/Udayana, Pangdam menerima jajar kehormatan dari Regu Jaga Makodam IX/Udayana.
 
Selanjutnya, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Pengurus Daerah (PD) IX/Udayana Tanty Kurnia Dewantara, Pangdam disambut dan diiringi Tari Hanoman untuk menuju ke tempat acara tradisi penciuman Pataka Kodam IX/Udayana. 
 
Sambil berjalan melewati pasukan tradisional perwakilan dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menggambarkan bahwa wilayah tugas Kodam IX/Udayana membawahi tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
 
Sehari sebelumnya, setibanya di Bali, M8nggu (28/6), Pangdam dan istri disambut acara tradisi "Tepung Tawar" di Base Ops Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mengawali tugasnya, Senin (29/6), Mayjen TNI Kurnia Dewantara SIP, disambut dengan acara tradisi penciuman Pataka Kodam IX/Udayana “Praja Raksaka”.
 
Pengganti Mayjen TNI Benny Susianto SIP ini menuturkan, sebagai prajurit tentunya itu merupakan amanah dan suatu kehormatan. "Saya pribadi dengan bangga untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, dimana sebagai seorang prajurit tentunya kita harus selalu siap ditugaskan atau ditempatkan dimanapun, karena itu kontrak kita ketika pertama kali menjadi seorang prajurit," tegas Pangdam.
 
Di hadapan para pejabat teras Kodam IX/Udayana bersama para pengurus Persit KCK PD IX/Udayana, Pangdam mengucapkan kulonuwun (permisi) untuk bisa bergabung di Kodam IX/Udayana. 
 
"Mohon doanya dari segenap rekan-rekan prajurit dan PNS, semoga saya diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan untuk memimpin Kodam IX/Udayana  ini," harap Pangdam.
 
Selain meminta kepada seluruh prajurit dan PNS untuk terus bekerjasama, menurutnya, Panglima sehebat apapun tanpa dibantu dengan segenap unsur pimpinan yang ada di Kodam ini, termasuk para prajurit dan PNS yang ada di Kodam ini ia yakin tugas itu tidak maksimal. “Saya mohon dukungannya, semoga bisa membawa Kodam ini semakin harum, dimana selama ini sudah begitu bagus yang dipimpim oleh para pendahulu kita,” jelas Pangdam. 
 
Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara (lahir di Blitar, Jawa Timur, 22 November 1962) adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 18 Juni 2020 mengemban amanat sebagai Pangdam IX/Udayana. 
 
Kurnia, lulusan Akmil 1986 ini berpengalaman dalam Infanteri. Sebelumnya menjabat Komandan Sesko Angkatan Darat (4 Januari 2018 – 18 Juni 2020). 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.