Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam: Hipakad Bali Harus Mampu Pertahankan NKRI

HIPAKAD -- Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7).

BALI TRIBUNE - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., menyampaikan bahwa Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) harus sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan hanya dengan tekad, persatuan, dan soliditas yang tinggi. NKRI adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demikian ditegaskan Pangdam dalam sambutannya yang dibacakan Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf I Kadek Subawa, di sela acara Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7). Menurut Pangdam, generasi muda merupakan harapan bangsa yang siap meneruskan kepemimpinan bangsa di masa depan. Pangdam juga berharap agar Hipakad Bali senantiasa dapat menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Satu Tekad, Integritas dan Jiwa Korsa menuju Indonesia Jaya”. Saat ini rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda seakan mulai luntur, dan kenyataan seperti ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya. Menyikapi kenyataan ini, Hipakad harus mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sudah mulai luntur tersebut atau setidaknya mampu menyumbangkan pemikiran positif dan konstruktif demi kemajuan bangsa. Karena itu, Hipakad harus memiliki komitmen untuk mengelola organisasi ini dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan guna mempertahankan keutuhan NKRI. Kepengurusan DPD Hipakad Provinsi Bali dipercayakan kepada John Korassa Sonbai, SH., MH., sebagai ketua untuk menahkodai organisasi tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Kolonel Inf Yusran Yunus mewakili Menkopolhukam, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten, Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan, SE., SH., MM., dan Asisten I (mewakili Gubernur Bali). Juga para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, Dansat Brimob Polda Bali, para Dandim se-Bali, Ketua DPRD Prov Bali, Kakesbangpol Badung, Ketua Pepabri, Ketua LVRI, Ketua FKPPI, Ketua KNPI, Ketua PPM, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Seluruh Personel Polda Bali Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Denpasar - Komitmen menjaga marwah institusi terus dilakukan Polda Bali. Melalui kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin), seluruh personel Polda Bali menjalani tes urine secara serentak, Selasa (24/2/2026). sebagai langkah konkret memastikan internal Polri bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Jadi Pembicara di BRIN, Pemkab Badung Terima Sertifikat Apresiasi IDSD Tahun 2025

balitribune.co.id | Jakarta - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI, Selasa, (24/2/2026) yang dilaksanakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo di Lantai 3 Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.