Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam: Hipakad Bali Harus Mampu Pertahankan NKRI

HIPAKAD -- Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7).

BALI TRIBUNE - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., menyampaikan bahwa Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) harus sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan hanya dengan tekad, persatuan, dan soliditas yang tinggi. NKRI adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demikian ditegaskan Pangdam dalam sambutannya yang dibacakan Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf I Kadek Subawa, di sela acara Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7). Menurut Pangdam, generasi muda merupakan harapan bangsa yang siap meneruskan kepemimpinan bangsa di masa depan. Pangdam juga berharap agar Hipakad Bali senantiasa dapat menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Satu Tekad, Integritas dan Jiwa Korsa menuju Indonesia Jaya”. Saat ini rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda seakan mulai luntur, dan kenyataan seperti ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya. Menyikapi kenyataan ini, Hipakad harus mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sudah mulai luntur tersebut atau setidaknya mampu menyumbangkan pemikiran positif dan konstruktif demi kemajuan bangsa. Karena itu, Hipakad harus memiliki komitmen untuk mengelola organisasi ini dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan guna mempertahankan keutuhan NKRI. Kepengurusan DPD Hipakad Provinsi Bali dipercayakan kepada John Korassa Sonbai, SH., MH., sebagai ketua untuk menahkodai organisasi tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Kolonel Inf Yusran Yunus mewakili Menkopolhukam, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten, Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan, SE., SH., MM., dan Asisten I (mewakili Gubernur Bali). Juga para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, Dansat Brimob Polda Bali, para Dandim se-Bali, Ketua DPRD Prov Bali, Kakesbangpol Badung, Ketua Pepabri, Ketua LVRI, Ketua FKPPI, Ketua KNPI, Ketua PPM, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.