Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panglima TNI Bahas Operasi Prokes dan Pilkada Serentak

Bali Tribune/ Kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam,
Balitribune.co.id | Denpasar - Didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Asops, Aster Kasdam IX/Udayana, Kakesdam, Kabekangdam, juga Danpomdam IX/Udayana, dan Kasiops Korem 163/Wira Satya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara menghadiri rapat intern TNI melalui video conference (vidcon) yang dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
 
Dalam kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam, Panglima TNI membahas pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
 
Ditengah upaya penanganan pandemi global Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah tantangan yang memerlukan keseriusan dari semua pihak, yaitu Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.
 
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6/Tahun 2020 dalam kontek Pilkada Serentak tahun ini, tugas TNI membantu pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, juga membantu distribusi logistik Pilkada. Serta upaya penegakkan disiplin masyarakat untuk menerapkan prokes dalam setiap tahapan pilkada dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.
 
"Saat ini, TNI dilibatkan dalam Pokja yang dibentuk oleh Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, parpol, dan paslon tentang Pilkada 2020. Untuk itu, seluruh aparat TNI mulai dari pusat sampai daerah diminta untuk melaksanakan ketentuan, yaitu menegakkan protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kesehatan dari masing-masing personel khususnya TNI," jelas Panglima TNI.
 
Selanjutnya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang memaparkan tentang evaluasi Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Prokes di 34 provinsi yang sudah berjalan selama ini. Serta konsep Operasi Pendisiplinan Prokes di 270 daerah (9 pemilihan di tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten), yang siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. 
 
Tugas TNI pada penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu membantu pemerintah atau Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19, menyosialisasikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Juga membantu pemda/Satgas Daerah melaksanakan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara ketat kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada, dan menerapkan prokes pada setiap tahapan pilkada.
 
Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang prokes pada penyelenggaraan pilkada, mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sadar prokes terutama dalam pelaksanaan pilkada. Sekaligus menciptakan Pilkada 2020 yang aman Covid-19, sehingga tidak muncul klaster baru, melaporkan pelaksanaan pentahapan pilkada yang melanggar prokes sesuai aturan yang berlaku kepada Bawaslu/KPU.
 
Kepada seluruh jajaran TNI diingatkan untuk melaksanakan Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 melalui sosialisasi pembinaan penekanan 3M ditengah masyarakat dan upaya mengajak masyarakat untuk memahami dan mematuhi 3M. Juga membantu Pemda, KPU Daerah, dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai Peraturan KPU Nomor: 13/Tahun 2020, serta membantu pelaksanaan 3T di seluruh rumah sakit se-Indonesia.
 
Termasuk membantu pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan dengan menanam atau memanfaatkan wilayah yang tidak produktif. Juga mengoptimalkan tugas yang diamanahkan sesuai Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 agar terus membangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda, dan instansi terkait serta masukan kampanye 3M dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta membantu Polri dalam penegakkan pendisiplinan masyarakat secara lebih tegas.
 
Pada kesempatan tersebut Pangdam menekankan, agar apa yang disampaikan dalam rapat tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke jajaran Kodam IX/Udayana. Sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan, terutama dalam kaitannya dengan netralitas TNI. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

RSUD Tabanan Beri Penjelasan Terkait Rujukan Pasien Patah Tulang ke RSUP Ngoerah

balitribune.co.id | Tabanan - Manajemen RSUD Tabanan memberikan klarifikasi terkait penanganan seorang pasien perempuan berinisial Ni Made N, (62) yang dirujuk ke rumah sakit lain setelah sempat mendapatkan penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Baca Selengkapnya icon click

Negara Hadir untuk Rakyat, Kasdam IX/Udayana Pimpin Groundbreaking 24 Titik Jembatan Garuda

balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi, memimpin acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Bangun COMBAT di Desa Sadi, Perkuat Sinyal Perbatasan RI–Timor Leste

balitribune.co.id | NTT - Komitmen Telkomsel dalam memperluas akses konektivitas digital hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kembali diwujudkan melalui hadirnya Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Respons Putusan KPPU: Industri Pinjaman Daring Harus Sehat, Transparan, Berintegritas

balitribune.co.id | Jakarta - Melalui siaran pers yang disampaikan pada Jumat (27/3), OJK menegaskan pihaknya mencermati putusan Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahun 2026, Tabanan Target Investasi Rp1,2 Triliun

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan memasang target nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun pada 2026 dengan mengandalkan sektor penunjang pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak utama.

Target ambisius ini dibarengi dengan kebijakan penataan zonasi ketat guna memastikan pembangunan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah hulu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.