Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panglima TNI Bahas Operasi Prokes dan Pilkada Serentak

Bali Tribune/ Kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam,
Balitribune.co.id | Denpasar - Didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Asops, Aster Kasdam IX/Udayana, Kakesdam, Kabekangdam, juga Danpomdam IX/Udayana, dan Kasiops Korem 163/Wira Satya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara menghadiri rapat intern TNI melalui video conference (vidcon) yang dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
 
Dalam kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam, Panglima TNI membahas pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
 
Ditengah upaya penanganan pandemi global Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah tantangan yang memerlukan keseriusan dari semua pihak, yaitu Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.
 
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6/Tahun 2020 dalam kontek Pilkada Serentak tahun ini, tugas TNI membantu pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, juga membantu distribusi logistik Pilkada. Serta upaya penegakkan disiplin masyarakat untuk menerapkan prokes dalam setiap tahapan pilkada dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.
 
"Saat ini, TNI dilibatkan dalam Pokja yang dibentuk oleh Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, parpol, dan paslon tentang Pilkada 2020. Untuk itu, seluruh aparat TNI mulai dari pusat sampai daerah diminta untuk melaksanakan ketentuan, yaitu menegakkan protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kesehatan dari masing-masing personel khususnya TNI," jelas Panglima TNI.
 
Selanjutnya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang memaparkan tentang evaluasi Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Prokes di 34 provinsi yang sudah berjalan selama ini. Serta konsep Operasi Pendisiplinan Prokes di 270 daerah (9 pemilihan di tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten), yang siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. 
 
Tugas TNI pada penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu membantu pemerintah atau Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19, menyosialisasikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Juga membantu pemda/Satgas Daerah melaksanakan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara ketat kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada, dan menerapkan prokes pada setiap tahapan pilkada.
 
Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang prokes pada penyelenggaraan pilkada, mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sadar prokes terutama dalam pelaksanaan pilkada. Sekaligus menciptakan Pilkada 2020 yang aman Covid-19, sehingga tidak muncul klaster baru, melaporkan pelaksanaan pentahapan pilkada yang melanggar prokes sesuai aturan yang berlaku kepada Bawaslu/KPU.
 
Kepada seluruh jajaran TNI diingatkan untuk melaksanakan Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 melalui sosialisasi pembinaan penekanan 3M ditengah masyarakat dan upaya mengajak masyarakat untuk memahami dan mematuhi 3M. Juga membantu Pemda, KPU Daerah, dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai Peraturan KPU Nomor: 13/Tahun 2020, serta membantu pelaksanaan 3T di seluruh rumah sakit se-Indonesia.
 
Termasuk membantu pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan dengan menanam atau memanfaatkan wilayah yang tidak produktif. Juga mengoptimalkan tugas yang diamanahkan sesuai Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 agar terus membangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda, dan instansi terkait serta masukan kampanye 3M dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta membantu Polri dalam penegakkan pendisiplinan masyarakat secara lebih tegas.
 
Pada kesempatan tersebut Pangdam menekankan, agar apa yang disampaikan dalam rapat tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke jajaran Kodam IX/Udayana. Sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan, terutama dalam kaitannya dengan netralitas TNI. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.