Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pantau Sejumlah Proyek Fisik

SIDAK - Wabup Made Kasta meminta agar mencabut rumput liar yang tumbuh agar asri jelang HUT Puputan Klungkung.

Semarapura, Bali Tribune

Wakil Bupati Klungkung Made Kasta, Rabu (20/4), melakukan sidak terhadap sejumlah pembangunan fisik yang ada di Kabupaten Klungkung, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum I Gusti Nyoman Supartana, Kabag Pembangunan I Ketut Sena, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nengah Sukasta.

Wanup Kasta melakukan pemantauan pembangunan fisik oleh rekanan yang ada di seputar Lapangan Puputan Klungkung, Gapura Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Monumen Puputan Klungkung, Sub Terminal Semarapura, Jalan Penghubung Pasar Semarapura menuju terminal dan pintu utara Pasar Semarapura. Wabup Kasta menemukan di Lapangan Puputan Klungkung sudah mulai tumbuh rumput gulma yang kalau dibiarkan akan merusak rumput jenis lainnya. Untuk itu Wabup Kasta  meminta kepada rekanan agar pelaksana proyek untuk segera membersihkan rumput gulma tersebut. Di tempat lainnya, utamanya pembangunan gapura ditemukan masih banyak plesteran yang kurang sesuai dengan bestek, seolah-olah tidak memakai senderan/garisan.

Wabup Made Kasta meminta kepada pelaksanaan proyek segera memperbaiki beberapa temuan yang pengerjaannya belum maksimal, sehingga pada hari Puputan Klungkung 28 April mendatang semua sudah tuntas selesai. ”Kita berharap agar tanggal 25 April mendatang semua proyek yang belum kelar ini  harus sudah selesai,” Wabup Kasta mengingatkan para rekanan.

Wabup juga mengingatkan kepada SKPD selaku leading sektor yang mempertanggung jawabkan proyek tersebut agar lebih sering turun mengawasi agar pembangunannya tidak melenceng dari yang direncanakan sebelumnya.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.