Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Paparkan Implementasi Sakip dan Visi-Misi

Bali Tribune/ Bupati I Nengah Tamba

balitribune.co.id | Negara  - Bupati Jembrana I Nengah Tamba memaparkan progress implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jembrana beserta visi misinya dalam membangun Jembrana, Rabu (15/9/21).
 
Bupati Tamba di hadapan ketua dan Anggota Tim Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia-Jakarta dan Akuntabilitas Kinerja Pusat, memaparkan Visi dan Misi yang diusung dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Jembrana. Visinya yakni, Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana. Sedangkan Missi yakni, Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana dengan selalu berpedoman pada agenda pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.
 
Pihaknya juga mendorong berdirinya perguruan tinggi swasta, membangun ekosistem pariwisata, membangun internasional sport centre, membangun museum banten dan lontar serta membangun pusat inovasi dan sister city. Sementara untuk meningkatkan pelayanan , diselenggarakan dengan JKJ Plus yaitu program pelayanan kesehatan dengan mendekatkan fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan berupa pelayanan home care dan emergency medical service dan penyediaan fasilitas transportasi gratis untuk siswa SMP dan SMA. Selain itu terdapat pengaduan online, peningkatan profesionalisme ASN, Jembrana smart city dan pendampingan hukum bagi pelayan masyarakat. 
 
Bupati Tamba jugaa memaparkan terkait dengan program untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah yakni, JKJ Lab Mobile untuk pemeriksaan hasil tes swab secara cepat, pengolahan sampah untuk untuk pupuk organik hayati untuk sektor pertanian dalam arti luas. 
wartawan
PAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.