Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pariwisata Belum Bangkit BPR Alihkan Pembiayaan ke UMKM, LPS Tegaskan Dana Nasabah Aman

Bali Tribune / VIRTUAL - Media Gathering Virtual Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) “Peran Media Membantu Upaya Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional"

balitribune.co.id | KutaPenyebaran virus Corona (Covid-19) meluluhlantakan hampir semua sektor tidak terkecuali industri perbankan di Bali. Pasalnya, Pulau Bali yang ekonominya mengandalkan industri pariwisata sempat mati suri akibat pandemi global. Sektor turunan dari industri pariwisata seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun turut terdampak wabah global ini. 

Dampak tersebut pun dirasakan oleh industri perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kesulitan untuk bertahan karena sebagian besar nasabahnya adalah pelaku UMKM. Demikian disampaikan Direktur Utama PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia, Rio Christian saat Media Gathering Virtual Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

“Peran Media Membantu Upaya Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” di Kuta, Badung, Rabu (4/11).

Ia mengungkapkan, pandemi mulai Maret 2020 lalu hingga sekarang belum terkendali. Kondisi ini memukul kegiatan ekonomi terutama bagi pejuang atau pelaku UMKM. Industri pariwisata di Bali juga terpukul yang mempengaruhi turunnya kekuatan belanja rumahtangga, tidak sedikit debitur yang mengalami kesulitan membayar kewajiban kreditnya. 

Rio menuturkan, pada Maret sampai Juni 2020 likuiditas di BPR sempat kering karena nasabah panik dan beramai-ramai menarik dananya. Masyarakat ketakutan jika pandemi global tersebut membuat industri perbankan macet.

"Kondisi ini cukup memukul kami di industri perbankan dan tetap berjuang dengan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa LPS tetap menjamin dana masyarakat. Kami ingin mengajak media menulis berita yang proporsional dan membaur. Dibuat berita bagaimana upaya dari lembaga keuangan, regulatornya dan LPS agar ekonomi bisa jalan," papar Rio. 

BPR pun saat ini sudah memberikan restrukturisasi dan relaksasi kepada nasabah yang pendapatan atau usahanya  terdampak langsung Covid-19. BPR tetap berjuang agar bisa bertahan dalam kondisi ini dengan melakukan penurunan suku bunga kredit, efisiensi penggunaan biaya operasional bank, renegosiasi suku bunga deposito untuk ketahanan likuiditas BPR. 

"Untuk bisa bertahan kami turunkan suku bunga deposito dan kredit. Kami maksimalkan suku bunga deposito sesuai penjaminan LPS yaitu 7,5%. Kredit suku bunga diturunkan menjadi 12-15% per tahun," bebernya. 

Diakui Rio, saat ini pihaknya hanya menyalurkan dana kepada sektor-sektor usaha yang aktif seperti kuliner, pedagang pasar rakyat, farmasi (kesehatan), dan kepada pelaku UMKM yang melakukan penjualan lewat online. "Kami di BPR turut membantu para pejuang UMKM bisa mempromosikan produknya," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir menempatkan dananya di BPR maupun di bank umum karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia berharap denyut ekonomi Bali dapat berjalan lagi seperti sebelum pandemi. 

"Kami di industri perbankan juga berharap kepada media tetap mengawal realisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dan ekonomi sama-sama kita kawal. Disamping itu juga diharapkan peran media lebih bisa berkolaborasi dengan pelaku BPR. 

Sementara itu Sekretaris LPS, Muhammad Yusron menegaskan bahwa LPS menjamin dana yang disimpan masyarakat di industri perbankan. Saat ini total dana penjaminan di LPS sebesar Rp 138 triliun dari premi yang dibayar perbankan. "Untuk penanganan bank gagal, dana di LPS cukup siap," tegasnya. 

Kata dia, seluruh bank yang beroperasional di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS baik itu bank umum, BPR, konvensional dan Syariah dijamin LPS. 

"Total peserta penjaminan LPS sebanyak 1.627 bank terdiri dari 110 bank umum, 1.517 BPR, khusus untuk di Bali ada 312 BPR peserta penjaminan LPS," sebutnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.