Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pariwisata Perlahan Bangkit, Kapasitas SDM Perlu Ditingkatkan

Bali Tribune / WISATA - Aktifitas wisata desa di Jembrana mulai menggeliat. Pengelola daya tarik wisata kini dituntut mengaplikasikan tata kelola destinasi wisata yang baik.

balitribune.co.id | Negara - Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 mewabah dua tahun terkahir. Seiring dengan terkendalinya pandemi belakangan ini, kini setor pariwisata mulai pulih. Berbagai upaya kini dilakukan untuk kembali menggeliatkan pariwisata. Pelaku wisata di desa-desa di Jembrana juga kini dituntut mengaplikasikan tata kelola destinasi wisata yang baik.

Pandemi covid-19 yang mewabah sejak awal 2020 lalu berdampak di berbagai sektor kehidupan. Sektor pariwisata  yang paling terpuruk terkena pukulan dampak pandemi yang melanda di seluruh dunia. Dengan berbagai pembatasan yang sempat diberlakukan, menyebabkan kunjungan wisatawan anjlok. Aktiftas pariwisata pun sempat terhenti. Masa pemulihan dampak pandemic ini memberikan harapan positif bagi pertumbuhan sector pariwisata. Setelah pandemic terkendali dan landai, pariwisata perlahan bergeliat.

Tidak hanya di daerah kawasan wisata, desa-desa di Jembrana yang selama ini berupaya mengembangkan potensi wisata dan terdampak covid-19 kini terus didorong untuk bangkit kembali. Kini aktifitas kelompok masyarakat pelaku wisata di perdesaan di Jembrana perlahan bergeliat kembali. Upaya pemulihan sector pariwisata juga terus disikapi secara positif. Masyarakat pelaku wisata kini memulai menggairahkan sektor wisata dengan membangun dan menata kembali objek daya tarik wisata masing masing agar menjadi lebih baik lagi

Kualitas daya wisata dan destinasi wisata kini juga terus ditingkatkan. Salah satu upayanya melalui penerapan standar dan kiat-kiat terbaru dalam pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan. Asisten II Sekda Jembrana, I Gusti Ngurah Sumber Wijaya Rabu (3/8) menyebut sumber daya manusia (SDM) pariwisata menjadi faktor  penting dalam meningkatkan daya saing suatu destinasi pariwisata. Sehingga menurutnya penguatan kapasitas pelaku pariwisata menjadi hal mutlak yang senantiasa harus dilakukan untuk pengelolaan yang keberlanjutkan .

"Daya saing suatu destinasi pariwisata sangat ditentukan oleh aspek tata kelola, bisnis dan pemasaran. Hal ini menjadi penting, karena dapat menentukan keberlangsungan suatu destinasi wisata dan berpengaruh langsung terhadap minat dan tingkat kunjungan wisatawan," ujarnya. Ia menyebut salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM pariwisata di Jembrana adalah melalui pelatihan yang menyasar kelompok sadar wisata (pokdarwis), pengelola desa wisata dan pengelola desa kreatif se-Kabupaten Jembrana.

"Saat ini, pembangunan sektor pariwisata di Jembrana menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Pelaku wisata di desa dikatakannya harus mengetahu tata kelola, bisnis dan pemasarasan destinasi pariwisata, “pengetahuan itu untuk meningkatkan daya saing suatu destinasi pariwisata yang pada akhirnya berpengaruh positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan yang bermuara pada peningkatan perekonomian di Jembrana,” paparnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Parbud) Kabupaten Jembrana, A.A. Komang Sapta Negara menyebut selain diberikan materi oleh narasumber yang berkompeten di dunia pariwisata, pengurus pokdarwis, pengelola desa wisata dan pengelola desa kreatif juga akan melaksanakan orientasi lapangan ke daerah tujuan wisata yang telah menerapman standar tata kelola dan pemasaran. “Menajement destinasi wisata yang baik akan membawa dampak positif terhadap kemajuan pembangunan yang berkelanjutan pada sektor pariwisata," tandasnya.

wartawan
PAM

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.