Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasca Rujuk, Menteri BUMN Kunjungi Dumping II Benoa

Bali Tribune/BUMN - Kunjungan Menteri BUMN Rini Soewarno ke dumping II kawasan Pelindo III Benoa.

Balitribune.co.id | Denpasar -  Pasca rujuknya Pelindo III dengan Gubernur Bali I Wayan Koster yang dimediasi oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaludin, Sabtu (7/9) lalu, rupanya pihak Pelindo III langsung tancap gas mengerjakan proyek penataan yang sempat tertunda.

Usai gonjang-ganjing tersebut rupanya menggelitik  Menteri BUMN Rini Soewarno yang merupakan induk semangnya Pelindo III  untuk meninjau langsung pengembangan pelabuhan Benoa. Pada kunjungannya, Selasa (10/9) dihadapan media Menteri Rini menyampaikan dengan adanya penataan tidak hanya pariwisata saja yang akan tumbuh, kegiatan kepelabuhanan lainnya juga akan menstimulus ekonomi di Bali seperti nanti supplai energi juga akan lebih baik karena pertamina dan LNG akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman serta luas tentunya akan menambah kapasitas ketersediaan energi untuk Bali.

Menteri Rini juga menyempatkan untuk hadir di acara Guru Bendu Piduka sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas pemelastian untuk Desa Adat Pedungan.

“Dari sisi religi, sejak awal sudah masuk dalam rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Pelindo III telah menyelesaikan penyiapan area seluas hingga 1 hektar untuk pembangunan lokasi Upacara Melasti umat Hindu dan juga sebagai penghormatan tertinggi pada Krama Bali,” sebutnya.

Disela mendampingi kunjungan Menteri BUMN Rini Soewarno ke Dumping II Benoa, Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung, mengungkapkan bahwa pengembangan Pelabuhan Benoa akan mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata di Bali yang didengungkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

“Pelabuhan Benoa disiapkan untuk menjadi gerbang laut wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dengan kapal-kapal pesiar internasional berukuran besar. Dengan pengembangan yang terintegrasi, nantinya pelabuhan jalan masuk menuju destinasi-destinasi pariwisata andalan di sekitarnya,” ujar Doso.

Doso Agung menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Bali I Wayan Koster bahwa seluruh pengembangan di Bali harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Bali, melalui upaya-upaya yang selaras dengan pelestarian alam. 

“Selain dari sisi religi dan lingkungan, pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur pendukungannya yang selaras kearifan lokal juga akan membuka banyak kesempatan bagi terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang berwirausaha bagi masyarakat Bali sendiri. Selain tentunya juga berkontribusi pada perekonomian nasional, karena Pelabuhan Benoa dan sektor pariwisata Pulau Dewata merupakan bagian penting dari integrasi logistik, transportasi, dan wisata,” pungkas Doso.

Seperti diketahui hingga kini dari dua tahap sudah ditanam sekitar 100 ribu bibit bakau di wilayah pesisir perairan Pelabuhan Benoa yang sudah ditanam hingga seluas kurang lebih 4 hektar. Semakin rimbunnya habitat bakau yang terestorasi akan sejalan dengan pengembangan berbagai destinasi wisata selaras alam lain. Jadi ke depan, pelabuhannya asri, destinasi wisatanya asri, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan mensejahterakan masyarakat Bali di masa depan.

 

Dari tempat yang sama  Kelihan Adat Banjar Pesanggaran , Desa Adat Pedungan I Wayan Widiada yang juga hadir mendampingi Menteri BUMN menyampaikan  langkah cepat diambil Pelindo III untuk mengutamakan membangun tempat pemelastian seperti yang diharapkan masyarakat Desa Adat Pedungan. 

 

“Dari awal memang ini yang kita inginkan, prioritas membangun Pemelastian dan kanal untuk para nelayan kita,” katanya sumringah.(u) 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.