Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pascaviral Pesta Kembang Api Saat Ritual Keagamaan, Ini Poin yang Wajib Dipatuhi Finns Beach Club

Bali Tribune / PERTEMUAN - Pertemuan PHDI Badung, Desa Adat Berawa, Banjar Adat Tegalgunjul, Desa Tibubeneng, Camat Kuta Utara, Polsek Kuta Utara, Polres Badung, perhimpunan pengusaha Bali, senator I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dan pihak Finns manajemen terkait viralnya pesta kembang api saat umat menghelar ritual di Pantai Berawa.

balitribune.co.id | Mangupura - Masalah pesta kembang api yang viral saat umat Hindu menggelar ritual di Pantai Berawa, Kuta Utara, berbuntut panjang. Bahkan pada Kamis (17/10)  dilangsungkan pertemuan guna membahas masalah ini di Finns Beach Club.

Pertemuan dihadiri PHDI Badung, Desa Adat Berawa, Banjar Adat Tegalgunjul, Desa Tibubeneng, Camat Kuta Utara, Polsek Kuta Utara, Polres Badung, perhimpunan pengusaha Bali, senator I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dan pihak Finns manajemen.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa permasalahan ini bukanlah miskomunikasi antara pihak adat dan Finns Club seperti yang disampaikan Humas Polda Bali melalui media sosialnya.

Melainkan pihak Banjar Adat Tegalgunjul sudah melakukan koordinasi dan juga menginformasikan kepada Babinsa setempat. Selain itu juga telah berkoordinasi dengan security dan staf Finns. Hanya saja pihak Finns tetap menyalakan kembang api saat suliggih sedang memimpin upacara.

Kelian Banjar Adat Tegalgunjul I Made Wira Atmaja menjelaskan bahwa saat kejadian banjar Adat Tegalgundul sedang melangsungkan rangkaian upacara Ngaben Ngelanus di Pantai Berawa.

Dari awal upacara pengabenan telah berlangsung dari pukul 8.00. Pendirian tenda upacara di pantai juga dilakukan dari pagi. Kemudian, pada pukul 17.30, Ida Sulinggih melangsungkan ritual di Pantai. Namun, ada stand kembang api di areal Pantai atau tempat berlangsungnya upacara.

Nah, pihaknya sejatinya telah berkoordinasi dengan security dan staf yang ada di Finns Club untuk mengundur jam peluncuran kembang api. Namun, pihak Finns Club menolak.

”Pada waktu itu, kami sudah meminta untuk menggeser lagi 30 menit saja dari jam peluncuran kembang api yang direncanakan 18.40. Akan tetapi dari management tidak bisa memindahkan jam peluncuran. Alasannya, karena customer atau guest mereka sudah tahu jam peluncuran,” ujarnya saat pertemuan.

Dari pertemuan tersebut akhirnya disimpulkan ada beberapa poin yang mesti dilakukan oleh Finns Club. Pertama, pihak Finns harus bertanggung jawab di sekala dan niskala.  Di niskala harus membuat acara bendu piduka kepada Ida Sulinggih, permintaan maaf kepada yang memiliki karya nyekah dan melangsungkan upacara bendu piduka di betara baruna segara atau Pantai Berawa. 

Kedua, Finns tidak boleh mengadakan pesta kembang api setiap hari, kecuali ada event, Sabtu dan Minggu, atau maksimal dua kali dalam seminggu serta harus mendapatkan rekomendasi dari desa adat setempat. Ketiga, ⁠Finns harus mengecilkan musik, menarik matras yang dekat dengan pantai sehingga kaki tamu yang berjemur tidak menjulang ke atas, karena tempat prosesi upacara di bawah. Keempat,  ⁠akan dipasangkan papan pengumuman bahwa Pantai Berawa merupakan pantai religius yang dipergunakan untuk tempat upacara selain juga tempat rekreasi. 

Kelima, ⁠tidak boleh menghidupkan kembang api ketika ada kegiatan upacara di pantai. Keenam,  ⁠Finns tidak boleh melarang umat untuk melakukan upacara di pantai/menggeser tempat upacara sesuai keinginan Finns. 

Terakhir, akan ada pemanggilan semua beach club yang ada di Kuta Utara khususnya di Berawa, Canggu, Batu Belig, Pererenan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mematuhi aturan adat tentang upacara keagamaan. Artinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika upacara keagamaan berlangsung. Semua akan mengikat berdasarkan hukum yang berlaku.

wartawan
ANA
Category

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD Buleleng Defisit Rp200 Miliar, Pembangunan RSUD Dibiayai Lewat Pinjaman Daerah

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah untuk mendukung revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Kebijakan tersebut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Banjir, Sedimentasi di Tukad Mati Kembali Dikeruk

balitribune.co.id |  Denpasar - Bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu, belantaran Tukad Mati Denpasar yang terparah. Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan pengerukan sedimentasi di alur Tukad Mati, Jalan Pura Demak I, Pemecuta kelod, Selasa (22/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perajin Pelinggih Keluhkan Penurunan Kualitas Bahan Batu Alam

balitribune.co.id | Bangli - Perajin batu alam di Kabupaten Bangli saat ini kerap menerima permintaan pesanan dari kalangan rumahtangga, akomodasi wisata dan pihak pengelola Pura. Batu alam yang dijadikan bahan untuk membuat Pelinggih atau bangunan suci umat Hindu Bali, ketersediaannya masih memadai namun terjadi penurunan kualitas batu alam. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.