Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastikan Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Setara, Dirjampelkes BPJS Kesehatan Kunjungi RSUP Prof Ngoerah

Bali Tribune / KUNJUNGAN - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati (tengah), melaksanakan kunjungan lapangan ke RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada Kamis (25/7).

balitribune.co.id | Denpasar – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, guna memastikan Peserta JKN akan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati, melaksanakan kunjungan lapangan ke RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada Kamis (25/7).

Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, dr. I Wayan Sudana, M.Kes dan jajaran. Lily berharap peserta JKN senantiasa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan setara tanpa adanya diskriminasi.

"BPJS Kesehatan selaku pengelola Program JKN memiliki prioritas utama yaitu memastikan bahwa peserta JKN menerima manfaat pelayanan kesehatan yang optimal," jelas Lily.

Lily mengatakan bahwa Program JKN hadir untuk memudahkan akses ke layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada lagi kata tidak bisa berobat dikarenakan tidak mampu secara finansial.

Ketika mendapatkan hambatan di rumah sakit, pasien dapat menghubungi petugas BPJS  Satu (BPJS Siap Membantu) yang kontaknya telah tersebar di beberapa titik di setiap rumah sakit.

“BPJS Satu dapat menjadi solusi ketika peserta JKN menghadapi kendala di rumah sakit. Melalui adanya BPJS Satu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ucap Lily

Seiring dengan transformasi digital, penggunaan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan semakin efisien dan transparan. Transformasi ini memungkinkan proses verifikasi kepesertaan dilakukan secara cepat dan akurat melalui sistem elektronik, mengurangi waktu tunggu dan meminimalisir kesalahan administrasi.

RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah telah menerapkan E-SEP dimana Peserta diwajibkan untuk validasi fingerprint serta pengajuan SEP tidak perlu dicetak dan ditandatangani secara manual karena tandatangan pasien akan muncul dalam bentuk barcode serta dapat diunduh untuk kebutuhan pengajuan klaim

“Fingerprint merupakan validasi peserta yang berobat melalui perekaman sidik jari untuk mengurangi penyalahgunaan kartu peserta. Jadi jika peserta sudah merekam sidik jari di salah satu faskes maka ketika berobat ke faskes lain tidak perlu mendaftar lagi,” ungkap Sudana.

Sudana menyatakan jika pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik kepada Peserta JKN. Selain itu, Sudana juga mengatakan jika terdapat permasalahan didalam pelaksanaan Program JKN di rumah sakit, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan.

“Kami sadar jika pasien yang datang ke rumah sakit adalah pasien yang sakit dan tentu saja memerlukan alur pelayanan yang mudah dan penanganan media yang sesuai. Oleh karena itu, kami memastikan jika sistem administrasinya tidak ribet," ujar Sudana.

Pada kesempatan yang sama, Lily menemui salah satu pasien untuk mengetahui mengenai pelayanan kesehatan yang didapatkan dan memberikan edukasi secara langsung.

Indra Permana yang merupakan salah satu pasien rawat inap menyampaikan bahwa selama menggunakan JKN saya merasa sangat puas dan untuk pelayanan terhadap setiap pasien tidak ada dibeda-bedakan.

“Ketika menjalani serangkaian perawatan saya tidak menemukan kendala ataupun keluhan apapun. Hanya terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk pelayanan yang luar bias aini,” ujar Indra

Tidak lupa, Lily mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus mensupport Program JKN dengan mendukung kebijakan yang ada saat ini, karena Program JKN adalah milik kita bersama.

“Mari kita ambil tindakan nyata dengan berpartisipasi dalam penerapan kebijakan ini untuk perbaikan yang lebih baik. Tanpa keberanian untuk melangkah, kita tidak akan bisa mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki,” pungkas Lily.

wartawan
RG/EK
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.