Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Paving dan Trotoar Rusak Bikin Kumuh Ubud

Paving yang rusak serta trotoar yang tidak rata membuat Ubud tampak kumuh. (ata)

Gianyar, Bali Tribune

Perubahan arus lalu lintas di Jalan Raya Ubud sejak awal tahun 2017 membuat kemacetan sedikit teratasi. Anggota Komisi I DPRD Gianyar, I Kadek Era Sukadana, sistem dua jalur yang diterapkan kepolisian, berjalan efektif.

Namun, masih ada PR untuk  menyikapi kemacetan di pinggiran seperti Peliatan, Pagosekan, yang hingga kini belum ada solusinya. Sementara di pusat Ubud sendiri yang lalu lintasnya mulai lancar, kondisi jalan yang berlapiskan paving terlihat sudah mulai rusak.

Demikian juga trotoarnya dan jalan rusak dan minimnya akses pejalan kaki. Karena itu, Dek Era meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, mengalokasikan anggaran untuk membenahi infrastruktur di kawasan pariwisata Ubud ini.

“Infrastruktur yang buruk, tidak mendukung. Kawasan Ubud jadi terlihat kumuh,” ucapnya, Jumat (06/01/2017). Terlebih, kawasan pariwisata Ubud masih menyumbang PAD terbesar di Gianyar, mencapai Rp600 miliar lebih.

Dek Era berharap Dinas PU Bali, yang berwenang terhadap perbaikan infrastruktur Ubud, mulai melakukan pembenahan. Sebab, Ubud adalah kawasan pariwisata internasional. Jangan sampai nama baik Bali jadi jelek di mata internasional karena infrastrukturnya buruk.

“Jalan yang terbuat dari paving sudah rusak. Beberapa ruas trotoar juga terlalu rendah, sehingga dijadikan tempat parkir. Kasihan wisatawanya malah berjalan di jalan raya,” terangnya. Untuk itu, dia berharap, perbaikan segera dilakukan. (ata)

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.