Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PBSU di Desa Peninjoan Dituding Tidak Tepat Sasaran

Bali Tribune/ I Putu Gde Joni Irawan
Balitribune.co.id | Bangli - Program bantuan stimulus usaha (PBSU) yang dikucurkan pemerintah provinsi Bali, pencairannya dituding tidak tepat sasaran. Banyak warga yang sejatinya layak mendapat bantuan justru tidak mendapatkanya . Sementara dari tiga kali tahapan pencairan baru menyasar 4500 penerima bantuan.
 
Menurut sumber pencairan PBSU khususnya di Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku tidak tepat sasaran. Buktinya  yang mendapat bantuan selain dari segi ekonominya sangat mapan ada juga  dalam satu  pekarangan semuanya mendapat bantuan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namnya ini, Rabu (26/8) .
 
Dia tidak ingin bantuan yang turun hanya menyasar pihak tertentu saja, sepatutnya bantuan yang turun harus mengacu kreteria yang ada. ”Agar bantuan tidak salah sasaran, sepatutnya  ada tim yang turun melakukan verifikasi  dengan  demikian tidak sampai orang yang memilki rumah bertingkat dan memilki beberapa unit mobil malah dapat bantuan sementara masyarakat memang berharap mendapat bantuan justru terabaikan,” sebutnya.
 
Disamping itu pihaknya juga berharap dalam proses penyampaian kepada penerima bantaun  agar tidak melibatkan pihak  adat. Pasalnya justru yang menjadi sasaran dari warga yang tidak mendapat bantuan dialamatkan kepada prajuru adat, padahal  mereka sendiri tidak tahu apa- apa.”Untuk menghindari salah penafsiran dari masyarakat untuk penyampian  nama- nama penerima bantuan dilakukan oleh dinas koperasi,” harapnya.
 
Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Bangli I Putu Gde Joni Irawan mengatakan untuk Bangli  total sebanyak 16.694  warga  yang mengajukan  PBSU. Sementara untuk tahap pertama  baru turun untuk 500 penerima dan untuk tahap dua sebanyak 3000 penerima serta tahap tiga sebanyak 1000 penerima. “Total jumlah penerima baru 4500 orang dari jumlah pemohon 16.694 orang,” ujarnya.
 
Disinggung terkait mekanisme pencairan, kata Joni Irawan dari informasi yang didapat dari beberapa kepala desa, mekanisme pencairan yakni  pihak provinsi langsung menyampaikan nama-nama penerima ke Bank BPD pusat  dan kemudian pihak Bank BPD pusat menyampikan lewat BPD Cabang yang selanjutnya daftar nama penerima disampaikan ke pihak desa. ”Perangkat desa nanti menghubungi nama-nama penerimanya, kami di dinas sendiri tidak mendapat tembusan terkait pencairan PBSU, kami mendapat data setelah menghubungi dinas koperasi provinsi,” ujar pria asal Desa Jehem, Tembuku ini.
wartawan
Agung Samudra
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.