Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pecah Kemacetan Lalin, Jimbaran Usul Bangun Jalan Alternatif Baru

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)
balitribune.co.id | Mangupura - Desa Adat Jimbaran mengusulkan pembuatan jalan alternatif, yakni jalan tembus lingkar barat Badung yang memiliki panjang sekitar 2 km. Yaitu dari Muaya sampai Jimbaran. Jalan alternatif ini Gunas mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalur. Uluwatu, Jimbaran, Kedonganan dan Kelan.
 
Usulan ini disampaikan langsung oleh Panitia Penataan Pesisir Pantai dan Pembuatan Akses Jalan Sepanjang Pantai Jimbara saat bertemu dengan  Ketua DPRD Badung Putu Parwata belum lama ini.
 
Ketua Panitia Penataan Pesisir Pantai dan Pembuatan Akses Jalan Sepanjang Pantai Jimbaran, AA Bagus Mutiara mengatakan bahwa  usulan pembangunan jalan baru kepada Pemkab Badung ini untuk memecah kebuntuan lalu lintas yang selama ini terjadi. Apalagi saat macer dari Jimbaran menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat menempuh waktu 1,5-2 jam. “Ini lah yang kami sampaikan kepada Pemkab Badung, bagaimana kira dari masyarakat Jimbaran membuat terobosan-terobosan untuk mencari celah-celah jalan alternatif,” ujarnya.
 
Menurutnya, pembuatan jalan yang diusulkan akan menggunakan sempadan pantai. Lahan tersebut notabene milik pemerintah. Rencananya pembangunan jalan tersebut sepanjang 2 Km. “Tetapi eksisting jalan sudah ada sekitar 2 Km cuma jalan ini perlu diperlebar dibangunkan got dan pedestrian agar lebih rapi. Sehingga yang kami usulkan itu dari Muaya sampai Jimbaran itu sekitar 2 Km,” kata Mutiara.
 
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, kemacetan memang terjadi di ruas jalan yang ada di Kecamatan Kuta Selatan. Sehinnga masyarakat Jimbaran mengusulkan agar dilakukan pemecahan arus lalu lintas. “Terjadi macet antara Uluwatu, Jimbaran, Kedonganan, Kelan, Tuban ini mulai mwngalami kecamatan. Jadi dari Jimbaran membentuk tim dan membantu pemerintah untuk mengatasi kemacetan,” ujar Parwata. 
 
Setelah menerima usulan tersebut Politisi asal Dalung, Kuta Utara ini, akan mengusulkan langsung kepada pemerintah. Sehingga dapat dijadikan program prioritas di tahun 2023. Apalagi pembuatan jalan ini, selain mengurai kemacetan dapat memberikan kontribusi kepada Daya Tarik Wisata (DTW). “Itu usulan-usulan yang kami sebagai pimpinan DPRD Badung menjadi porgram prioritas di pemerintahan Kabupaten Badung. Sekarang kami akan usulkan, supaya di 2023 ini akan menjadi program,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.
wartawan
ANA
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.