Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pecalang Pun "Ikut" (Jaga Stabilitas) KTT G20 di Bali

Bali Tribune/ PECALANG- Pecalang atau petugas keamanan desa adat di Bali



balitribune.co.id | Denpasar - Apapun aktivitas di Bali agaknya tak pernah lepas dari pendekatan berbasis adat, bahkan aktivitas internasional pun demikian, termasuk rencana Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Pulau Dewata pada 15-16 November 2022 yang juga akan didahului rangkaian aktivitas internasional sebelumnya.

Agenda skala dunia, KTT G20, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang". Satuan pengamanan desa adat Bali itu akan bergabung dengan personel TNI-Polri untuk mengamankan "rumahnya" (Bali), meski pelaksanaan KTT G20 berpusat di Nusa Dua, Kabupaten Badung.

"Kami akan tingkatkan peran 'Sipandu Beradat' (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat) dalam permasalahan kamtibmas pada lini pertama agar stabilitas wilayah terjaga menjelang KTT G-20," kata Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas di Denpasar, Bali (29/4/2022).

Salah satu komponen penting Sipandu Beradat adalah pecalang. Kapolresta menyebutkan mereka akan dilibatkan dalam pengamanan G-20 secara langsung, seperti di kawasan pelaksanaan KTT maupun tempat wisata.

Peningkatan kemampuan unsur Sipandu Beradat ini, kata dia, sebagai langkah awal, sehingga apa yang menjadi tugas dan perannya dapat optimal dalam menjaga kamtibmas. Dengan demikian, sekecil apa pun masalah bisa diselesaikan di bawah atau di tingkat desa adat.

"Forum Sipandu Beradat merupakan bentuk kemitraan polisi dengan masyarakat berbasis community policing, yang antara lain bankamda, pecalang, linmas, satpam, dan komponen keamanan lainnya di bawah binaan bhabinkamtibmas dan babinsa di tingkat desa adat," katanya.

AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan bahwa optimalisasi peran forum Sipandu Beradat dalam menjaga kamtibmas sekaligus memberikan pengetahuan peningkatan kemampuan pecalang dalam melaksanakan tugas kepolisian terbatas.

"Peran pecalang sebagai salah satu komponen dari Sipandu Beradat akan ikut bersama-sama melakukan tugas meminimalkan gangguan kamtibmas," katanya dalam acara peningkatan kemampuan Sipandu Beradat di Gedung lembah Pujian Denpasar (26/4/2022) yang juga diikuti secara virtual oleh jajaran di Kuta dan Kuta Selatan.

Menurut dia, Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi pre-emtif dan preventif dalam mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial.

Begitu juga menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial; menganalisis data dan laporan mengenai potensi terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial; melaporkan temuan/potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang.

Atensi
Tidak hanya itu, koordinasi dengan jajaran Pemkot Denpasar dalam rakor Sipandu Beradat juga dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, sekaligus pengamanan "Kampung Muslim" yang ditinggal pemudik. Rakor juga dihadiri Ketua Majelis Adat Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, dan Ketua Majelis Adat Kabupaten Badung Anak Agung Putu Sutarja, serta 50 perwakilan desa adat.

Di sela rakor (27/4/2022) itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dilaksanakan rakor tersebut, karena akan meningkatkan komunikasi dan optimalisasi dari bendesa adat dan pecalang, dengan jajaran kepolisian, serta pihak terkait, dalam menjalankan pencegahan dini di tingkat desa adat.

"Sipandu Beradat Kota Denpasar diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya, menjaga adat dan tradisi seni dan budaya, sehingga bisa menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan, dan ini dapat menciptakan citra positif untuk terselenggaranya Presidensi KTT G20," ujar Jaya Negara.

Ia berharap Sipandu Beradat dapat dijadikan sebagai leading sektor dalam bidang keamanan lingkungan berbasis desa adat sehingga mampu memberikan rasa aman dan keyakinan, bahwa keamanan Denpasar menjadi jaminan bagi dunia internasional.

Atensi untuk menciptakan stabilitas Bali menjelang KTT G20 juga dilakukan Kodam IX/Udayana.

Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Sonny Aprianto mengatakan semua perhelatan internasional di wilayah Bali, NTT dan NTB menjadi atensi dari Kodam IX/Udayana, termasuk KTT G20 pada 15-16 November 2022.

"Semua event merupakan atensi kami, jadi acara-acara ini dibagi dua ada VIP dan VVIP. Kalau event nya berskala VIP untuk leading sector-nya masuk bagian Polda Bali, kalau VVIP seperti pengamanan Presiden Wapres, Kepala Negara Sahabat saat G20, ya leading sector-nya Kodam IX/Udayana," kata Pangdam (16/3/2022).

Ia mengatakan berbagai bentuk pelaksanaan acara Internasional di wilayah Bali Nusa Tenggara masuk dalam pengawasan Kodam IX/Udayana bersama Polda Bali, NTB dan NTT.

"Dengan Polda wilayah Bali Nusra, kami tetap bersinergi, kalau VIP ya Polri. Kami di TNI membantu dan BKO satuan. Kalau VVIP sudah jelas, karena itu tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 bahwa TNI salah satu tugasnya melakukan pengamanan salah satunya VVIP itu," jelasnya.

Ia mengatakan selalu menekankan kewaspadaan dari segala kemungkinan, meskipun situasi keamanan saat ini terpantau kondusif. Pihaknya telah menyiagakan personel Satgas Pengamanan Wilayah kurang lebih 4.000 organiknya Kodam IX/Udayana, Satgas Evakuasi 1.800-2.000 yang juga dari organik Kodam IX/Udayana.

Ya, KTT G20 di Indonesia menjadi sebuah sinyal kepada seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan wilayah dan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi warga dunia. Jadi, KTT G20 bukan hanya konferensi tingkat dunia, tapi juga bukti Indonesia adalah "tuan rumah" yang baik untuk tamu-tamu dari seluruh penjuru dunia.

wartawan
HAN
Category

Astra Motor Bali Perkuat Ekosistem Vokasi Otomotif melalui Sarasehan SMK Binaan Honda Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Bali, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di pulau dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan SMK Binaan Honda Area Bali yang berlangsung di Ruang Meeting Lantai 4 Astra Motor Bali pada Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.