Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pegawai DLH Gianyar Terusik, THL Kantor Honor Lapangan

Bali Tribune / PEGAWAI THL - Petugas sampah, pegawai THL lapangan di DLH Gianyar.

balitribune.co.id | GianyarPerbedaan honor antara Tenaga Harian Lepas (THL) dengan petugas di kantor dan lapangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar, sujatinya hal biasa. Namun, ketidaknyamanan antar pegawai setempat mulai terusik, setelah adanya kebijakan yang dinilai tebang pilih. Dimana, sejumlah pegawai yang tugasnya di kantor, justru distatuskan lapangan. Hasilnya, pendapatannya lebih tinggi dibanding dengan pegawai THL kantoran lainnya.

Dari keterangan yang diterima, Selasa (1/6/2021), kebijakan ini berubah sebagai buntut pemotongan gaji tenaga harian lepas (THL) akibat efisien anggaran pasca pandemi Covid-19. Dimana sejumlah pegawai THL kehilangan jam kerja. Hanya saja, beberapa THL kantoran yang kini jam kerja dipangkas, justru diselamatkan dengan status THL lapangan. Hanya saja, aktivitasnya tidak pernah di lapangan dan tetap bersama THL kantoran lainnya.  

Kondisi inipun memicu rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para THL, karena pemberian status lapangan itu membuat sejumlah pegawai mendapatkan honor lebih tinggi.

“Kalau dia memang kerja di lapangan kami rasa tidak akan memicu kecemburuan seperti ini. Masalahnya, beberapa THL ini kerjanya sama seperti kami dan  tidak pernah kerja di lapangan,” ungkap salah seorang THL yang namanya enggan disebutkan.

Kuat dugaan, THL yang diketahui dekat dengan pimpinan ini diberikan status pekerja lapangan untuk menyelamatkan jam kerja. Sehingga penghasilannya, selamat dari pemotongan dan malahan justru ada yang bertambah. Ironisnya lagi, THL yang diuntungkan ini rata-rata pendatang baru, sehingga THL yang sudah mengabdi lebih lama hanya bisa gigit jari. Disebutkan, jumlah pegawai THL Kantoran yang kini berstatus pegawai lapangan mencapai  belasan orang.  

“Seperti THL di dinas lainnya, kami sebenarnya memaklumi kebijakan bupati terkait pemotongan honor dengan memangkas jam kerja. Masalah ini, di Dinas kami ada kebijakan yang tebang pilih,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala DLH Gianyar Ni Made Mirnawati menengaskan jika rekap kerja petugasnya semuanya menyesuaikan jam kerja. Semua THL di Dinas Lingkungan Hidup Gianyar bertugas sesuai kontrak kerja. Seperti halnya THL untuk tenaga lapangan, mereka kerja langsung di lapangan, seperti tenaga kebersihan dan sopir angkutan sampah, dan ada mandor lapangan yang mengawasi pergerakan mereka.

Hanya saja, paparnya, pengawasan tidak hanya bisa dilakukan di lapangan, tetapi bisa juga dilakukan di kantor. Karena itu, tenaga lapangan yang sudah menyelesaikan pekerjaan di lapangan, agar kembali dan standby di kantor. Karena dari kantor bisa tetap memantau pergerakan tenaga kebersihan dan sopir truk sampah.  

"Bahkan, saat di kantor, kami juga tugaskan untuk membantu pekerjaan kantor yang mendesak. Pengaturan ini, untuk mengefektifkan jam kerja mereka, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan di DLH," jelasnya.

wartawan
ATA
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.