Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaksanaan MPLS Tidak Dilakukan Serentak

MPLS - Suasana pelaksanaan MPLS di SMKN 2 Bangli

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)  untuk tingkat SAM/SMK di Bangli tidak berjalan secara serentak. Ada sekolah yang sudah mulai melakukan MPLS dan adapula sekolah baru memulai MPLS  pasda tanggal 16 Juli mendatang  mengacu surat edaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi Bali. Sekolah yang telah melaksanakan MPLS seperti  seperti SMAN 1 Bangli, SMKN 2 Bangli. Kepala SMKN 2 Bangli I Wayan Suparta mengatakan surat t edaran tentang MPLS SMA/SMK Negeri Provinsi Bali diterima Minggu (8/7) malam via Wats App. Walaupun ada surat edaran, pihaknya tetap melaksanakan MPLS sesuai jadwal yang telah disusun sekolah. Menurutnya, yang menjadi pertimbangan MPLS dilaksanakan lebih awal dari surat edaran yakni agar tidak menggagu kalender pendidikan “ kalau diundur program sekolah akan ikut mudur,” ungkapnya,Senin (9/7). Mundurnya pelaksanaan MPLS dikarena dibukanya gelombang II pendafatran PPDB, yang notabene memberikan kesempatan bagi siswa yang masih tercecer yang belum mendapatkan sekolah. “Meski kami sudah melaksanakan MPLS, namun kami tetap membuka pendaftaran PPDB, selain memang di sekolah kami masih ada kuota, terutama kriya kayu dan usaha perjalanan wisata,” jelasnya. Wayan Suparta yang juga Ketua MKKS SMK mengungkapkan, dalam MPLS adapun materi yang diberikan yakni terkait kedisiplinan ,pengenalan kurikulum, PBB, pendidikan karakter, PMR, dinamika kelompok dan lagu kebangsaan serta tata tertib. ”Pelaksanaan MPLS selama enam hari dari tanggal 9-14 juli,” terangnya. Sementara Kepala SMKN 3 Bangli I Ketut Arisa mengatakan, pihaknya akan melaksanakan MPLS sesuai dengan edaran, namun sebelum itu pihaknya menggelar pra MPLS. “9-14 Juli kami laksanakan kegiatan pra MPLS, yang diisi dengan kegiatan kerja bakti, pendataan administrasi kesiswaan. Dan pada 16 Juli mendatang dibuka MPLS,” kata I Ketut Ariasa.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.