Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaku Perjalanan Keluar Bali Tanpa Rapid Test Diminta Putar Balik

Bali Tribune / SURAT JALAN - Selain melengkapi dengan persyaratan surat hasil rapid test dan surat jalan, pelaku perjalanan juga wajib mendapat stempel dari Dishub Bali untuk bisa menyeberang.

balitribune.co.id | Negara - Selain terhadap pelaku perjalanan yang masuk Bali, pengawasan dan pemeriksaan ketat juga dilakukan terhadap pelaku perjalanan yang akan keluar Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Selain hasil rapid test, pelaku perjalanan yang akan ke Jawa juga wajib mendapat stempel dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Sebelum tiba di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, mulai Senin (1/6) pelaku perjalanan yang hendak menyeberang ke Jawa wajib melalui pemeriksaan di UPPKB atau Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk. Seluruh kendaraan baik sepeda motor, angkutan umum seperti bus AKAP dan travel serta angkutan logistic wajib masuk jembatan timbang. Hanya pelaku perjalanan yang persyaratannya lengkap seperti surat jalan dan surat hasil rapid tes negatif yang diberikan stempel dan diperbolehkan menuju pelabuhan.

Sedangkan pelaku perjalanan yang tidak lengkap dikembalikan ke daerah asalnya. Koordinator UPPKB Cekik, I Ketut Iriana Waskita mengatakan pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut surat edaran Gubernur Bali, tentang ketentuan untuk melampirkan Surat Keterangan Hasil Negatif dari uji swab berbasis PCR bagi pelaku perjalanan melalui jalur udara, serta, hasil negatif atau nonreaktif dari rapid test bagi para pelaku perjalanan melalui jalur darat.

“Pemeriksaan ini adalah untuk menyaring mereka yang mau menyeberang ke Jawa,” ujarnya.

“Selain petugas khusus, semua orang baik pengemudi dan kernet angkutan logistik, penumpang angkutan umum, pengendara sepeda nortor maupun pejalan kaki wajib membawa harsil rapid tes negatif jika akan menyeberang ke Jawa,” imbuhnya.

Bahkan pelaku perjalanan yang membawa persyaratan lengkap termasuk hasil rapid tes negatif, juga wajib mendapat stempel khusus di pos Jembatan Timbang yang merupakan syarat wajib untuk bisa membeli tiket dan menyeberangan melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

“Yang tidak mendapat stempel tidak akan bisa menyeberang. Jangankan menyeberang untuk membeli tiket saja tidak bisa,” tegasnya.

Dari pemeriksaan tersebut hingga Senin sore, sudah ada seratus orang lebih yang dilarang menyebrang atau dikembalikan untuk melengkapi melakukan rapid tes yang bisa dilakukan di Puskesmas atau di rumah sakit lain yang melayani rapid test.

“Yang kita kembalikan itu ada sopir dan kernet angkutan logistik. Ada pengendara sepeda motor serta penumpang angkutan umum,” tandasnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku perjalanan untuk bisa lolos pemeriksaan. Seperti modus pemotor yang berhasil digagalkan oleh pecalang dan polisi di Gilimanuk Senin dini hari. Pengungkapan modus ini berawal dari informasi dari seorang pecalang Banjar Samiana, Gilimanuk tentang adanya pemotor yang hendak menyeberang dengan cara menyembunyikan kendaraannya di dalam truk. Sekitar pukul 01.00 Wita Satgas Patroli mendatangi TKP dan mendapati truk yang mengangkut empat unit motor beserta pengendaranya.

Kasat Lantas Polres Jembrana, Iptu Sinta Ayu Pramesti dikonfirmasi Senin (1/6/2020) membenarkan jajajarannya yang dipimpin Kanit Turjawali Sat Lantas Jembrana saat melakukan patroli di wilayah Kelurahan Gilimanuk mendapati pelaku perjalanan yang bersembunyi di dalam bak truk.

“Mereka menyembunyikan kendaraannya di dalam truk. Setelah kami cek mereka tidak mempunyai surat keterangan rapid test. Mereka kami minta menurunkan kendaraannya dan kembali menuju Denpasar,” paparnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Handara dan Komitmen Lingkungan: Pohon, Air, dan Masa Depan Desa Pancasari

balitribune.co.id | Tabanan – Selama hampir 50 tahun, Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul.

Sebagai destinasi yang dibangun di tengah lanskap pegunungan, Handara memahami dinamika alam wilayah ini, termasuk pola curah hujan tinggi yang secara alami berpotensi menimbulkan banjir musiman.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitrib une.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.