Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Badung, Fraksi Badung Gede Minta APBD 2021 Disusun Lebih Realistis dan Akuntabel

Bali Tribune/ BADUNG GEDE - I Gede Aryantha mewakili Fraksi Badung Gede menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (9/11/2020).
Balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mengelar rapat paripurna dewan, Senin (9/11/2020). Rapat yang dihadiri seluruh jajaran wakil rakyat di DPRD setempat mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi.
 
Fraksi Badung Gede sendiri dalam rapat tersebut menyampaikan untuk mewujudkan tujuan utama dari fungsi APBD maka sangat dibutuhkan kecermatan dalam menyusun APBD agar berdasarkan asumsi- asumsi yang lebih realistis dan akuntabel.
 
Selain menyikapi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, pemandangan umum Fraksi Badung Gede yang dibacakan oleh I Gede Aryantha, juga menyampaikan pandangannya terhadap  rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Diantaranya tentang rencana detail tata ruang Kecamatan Kuta Utara tahun 2020-2040, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2018 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana. Turut hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Pjs Bupati Badung.
 
Dalam kesempatan itu, Gede Aryantha menjelaskan, rancangan APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang memiliki tujuan utama dan sebagai pedoman dari pemerintah daerah dalam menetapkan asumsi pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga APBD bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dan menciptkan tranparansi dalam anggaran pemerintah daerah, dan juga memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas.
 
“Untuk mewujudkan tujuan utama dari fungsi APBD maka sangat dibutuhkan kecermatan dalam menyusun APBD agar berdasarkan asumsi- asumsi yang lebih realistis dan akuntabel,” katanya.
 
Menurutnya, pendapatan daerah tahun 2021 yang dirancang sebesar Rp 4.337.538.810.114,00 atau turun sebesar Rp 1.964.814.404.618,10 dari APBD induk tahun anggaran 2020. “Kami Fraksi Badung Gede sependapat dengan pemerintah, bahwa kita perlu bersama- sama mencermati dan melakukan penyelarasan terhadap rencana pendapatan daerah Tahun 2021,” ujarnya.
 
Politisi Partai Gerinda Badung ini memprediksi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,8 triliun meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Berkenaan dengan menetapkan besarnya pendapatan tahun 2021, pihaknya sarankan pemerintah agar melakukan forecasting dengan cermat, berdasarkan data time series, menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dan memperhatikan asumsi-asumsi ekonomi maupun non ekonomi yang tepat, sehingga menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat dan realistis.
 
“Kami memiliki pandangan bahwa pendapatan asli daerah yang dirancang untuk tahun anggaran 2021 dipandang juga masih tinggi perlu diselaraskan sehingga lebih realistis, dan akuntabel,” jelasnya.
 
Pihaknya menyadari pendapatan Kabupaten Badung 80 persen lebih berasal dari sektor pariwisata yang rentan dengan berbagai isu, baik isu daerah, nasional, maupun internasional. Di samping saat ini dunia sedang dilanda wabah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
 
“Ini membuat sektor pariwisata tidak berdaya yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” ungkapnya.
 
Dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah di tahun 2021, Fraksi Badung Gede berharap pada Pemerintah Kabupaten Badung terutama instansi atau badan terkait agar melakukan berbagai upaya dan inovasi, khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PHR.
 
“Kami juga berharap pemerintah agar mengoptimalkan pemungutan pajak lewat online system dengan riil time. Pemungutan pajak dengan online sistem yang kita terapkan saat ini, kami kira sudah cukup tertinggal, karena masih terjadi piutang pajak yang menumpuk pada perusahaan tertentu, yang kadang-kadang sulit untuk ditagih, lebih-lebih perusahaan tersebut telah masuk kategori pailit,” pungkasnya.  
wartawan
I Made Darna
Category

“Challenge” Berhadiah Berujung Penipuan, Polisi Buleleng Tangkap Pelaku dan Ungkap Enam Korban

balitribune.co.id I Singaraja - Satreskrim Polres Buleleng mengungkap kasus penipuan dengan modus challenge berhadiah Rp200 ribu. Seorang pria berinisial PS (25) ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga membawa kabur telepon genggam milik enam korban dengan total kerugian sekitar Rp15 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Buleleng Minta Target PAD 2027 Ditetapkan Realistis

balitribune.co.id I Singaraja - Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD Buleleng. Dewan meminta target pendapatan disusun secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan daerah.

Baca Selengkapnya icon click

Januari-Juli 2026, Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 13 Juta Penumpang

balitribune.co.id I Kuta - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat melayani hingga 13,2 juta pergerakan penumpang selama periode Januari-Juli  2026. Jumlah pergerakan penumpang tersebut terbagi atas 8,5 juta penumpang rute internasional dan 4,7 juta penumpang rute domestik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

5.000 Ojol Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Enam Wilayah

balitribune.co.oi | Mangupura - Semangat 'brotherhood' tidak berhenti di jalan. Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 5.000 mitra pengemudi ojek online (Ojol) di enam wilayah. Perlindungan yang semula dirancang selama lima bulan, Agustus hingga Desember 2026, diputuskan HDCI untuk dilanjutkan hingga tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Tabanan Gelar Cek Kesehatan Gratis, Hipertensi Jadi Temuan Terbanyak

balitribune.co.id | Tabanan - Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2026. Program ini menyasar 40 perangkat daerah untuk mendorong deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) serta meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan kerja. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.