Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal

RAKOR – Pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Tabanan.

BALI TRIBUNE - Kemiskinan telah menjadi permasalahan kompleks baik ditingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan secara bertahap terus melakukan upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program pro rakyatnya. Sesuai data BPS tahun 2017, Tingkat persentase kondisi kemiskinan di Tabanan telah mengalami penurunan 0,08% sehingga menjadi 4,92%, dengan penduduk jumlah miskin 21.660 jiwa. Meskipun dibawah rata-rata nasional (9,82%) namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi (4.14%).  Mencermati kondisi tersebut sudah tentunya diperlukan strategi dan inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya Bappelitbang Tabanan yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan tahun 2018 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal dan Pariwisata (Pro Tour Tourism Models) Jumat (16/11) di Gedung Mandala Mathika Subak Sanggulan Tabanan.  Kepala Bapelitbang Tabanan IB Wiratmaja mengungkapkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program inovatif pro rakyat. Rapat ini juga bertujuan sebagai pemantapan tentang kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan tugas serta pengendalian tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.  Dijelaskannya, materi rapat koordinasi yang dibahas antara lain penaggulangan kemiskinan di provinsi Bali, serta strategi dan sinkronisasi percepatan penanggulangan kemiskinan oleh tim TNP2K oleh Set Wapres RI. “Dalam rapat ini juga akan diadakan launching dan FGD models pemberdayaan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dan pariwisata atau Pro Poor Tourism Models.” imbuhnya.  Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengungkapkan,  penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi dan inovasi yang tepat dan berkelanjutan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini mengacu pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah /DSPKD tahun 2015-2019. “DSPKD Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019 telah memberikan dampak yang cukup siginfikan yakni menurunnya angka kemiskinan. Namun kita membutuhkan strategi dan kerja keras bersama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan.” katanya.  Pihaknya mengatakan, sejalan dengna visi misi Tabanan Serasi, kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dan prioritas utama. Adapun motivasi yang ingin dibangun adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dan pariwisata. “Dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui potensi lokal yang ada di masing-masing desa diharapkan akan menambah pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Hal ini akan berdampak positif untuk ke depannya yang akan menurunkan angka kemiskiann melalui pemberdayaan masyarakat miskin di Tabanan,” ungkapnya.  Pihaknya juga mengajak para peserta untuk mengikuti rapat ini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti materi yang dibawakan sehingga dapat memahami hal-hal yang dilakukan terkait penanggulangan kemiskinan di Tabanan.  

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.