Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal

RAKOR – Pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Tabanan.

BALI TRIBUNE - Kemiskinan telah menjadi permasalahan kompleks baik ditingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan secara bertahap terus melakukan upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program pro rakyatnya. Sesuai data BPS tahun 2017, Tingkat persentase kondisi kemiskinan di Tabanan telah mengalami penurunan 0,08% sehingga menjadi 4,92%, dengan penduduk jumlah miskin 21.660 jiwa. Meskipun dibawah rata-rata nasional (9,82%) namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi (4.14%).  Mencermati kondisi tersebut sudah tentunya diperlukan strategi dan inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya Bappelitbang Tabanan yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan tahun 2018 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal dan Pariwisata (Pro Tour Tourism Models) Jumat (16/11) di Gedung Mandala Mathika Subak Sanggulan Tabanan.  Kepala Bapelitbang Tabanan IB Wiratmaja mengungkapkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program inovatif pro rakyat. Rapat ini juga bertujuan sebagai pemantapan tentang kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan tugas serta pengendalian tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.  Dijelaskannya, materi rapat koordinasi yang dibahas antara lain penaggulangan kemiskinan di provinsi Bali, serta strategi dan sinkronisasi percepatan penanggulangan kemiskinan oleh tim TNP2K oleh Set Wapres RI. “Dalam rapat ini juga akan diadakan launching dan FGD models pemberdayaan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dan pariwisata atau Pro Poor Tourism Models.” imbuhnya.  Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengungkapkan,  penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi dan inovasi yang tepat dan berkelanjutan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini mengacu pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah /DSPKD tahun 2015-2019. “DSPKD Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019 telah memberikan dampak yang cukup siginfikan yakni menurunnya angka kemiskinan. Namun kita membutuhkan strategi dan kerja keras bersama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan.” katanya.  Pihaknya mengatakan, sejalan dengna visi misi Tabanan Serasi, kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dan prioritas utama. Adapun motivasi yang ingin dibangun adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dan pariwisata. “Dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui potensi lokal yang ada di masing-masing desa diharapkan akan menambah pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Hal ini akan berdampak positif untuk ke depannya yang akan menurunkan angka kemiskiann melalui pemberdayaan masyarakat miskin di Tabanan,” ungkapnya.  Pihaknya juga mengajak para peserta untuk mengikuti rapat ini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti materi yang dibawakan sehingga dapat memahami hal-hal yang dilakukan terkait penanggulangan kemiskinan di Tabanan.  

wartawan
Komang Arta Jingga
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.