Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

‘Pembookingan’ Tirta Empul, Lembaga Hindu Minta Klarifikasi

wisatawan
Aktivis Lembaga Hindu mendesak Pemkab Gianyar agar mengundang pihak Pengelola.

BALI TRIBUNE -  Ujaran kebencian yang terus menyebar atas keluhan umat Hindu di media sosial atas sikap pengelola yang memprioritaskan rombongan wisatawan untuk mandi suci di Pura Tirta Empul TampaksirIng, harus segera dihentikan. Untuk itu, sejumlah lembaga Hindu, Selasa (8/5) kemarin mendatangi Kantor Bupati Gianyar dan mendesak agar pemerintah mengkarifikasi dengan mengundang pihak pengelola. Pada kesempatan itu, juga diharapkan pihak pengelola menyeimbangkan kepentingan umat dan kepentingan pariwisata. Dalam pertemuan itu, para aktivis juga menayangkan video amatir yang memperlihatkan kegiatan mandi suci di Pura Tirta Empul, Tampaksirng yang dilaksanakan oleh rombongan wisatawan asing, hari Minggu lalu. Akibat penggunaan pura untuk kepentingan wisatawan itu, maka, umat Hindu harus antre berjam-jam. Parahnya lagi, keluhan umat ini menjadi viral di media sosial hingga menimbulkan ujaran kebencian. Lantaran pihak pengelola disebutkan telah mengutamakan pemanfaatan areal pemandian suci oleh tamu negara karean sudah dibooking. “Ini harus diklarifikasi, sebab kami tidak ingin urjaran kebencian semakin melebar dan berpotensi memecah kosep menyama braya di Bali,” ungkap I Ketut Bagus Sarjana Wira Putra dari Forum Generasi Muda Lintas Agama ( Forgimala) Bali. Disebutkan, kondisi ini membuat sejumlah lembaga hindu memertanyakan kebenaran informasinya. Mulai dari kebenara areal itu telah dibooking hingga katagori tamu negara. sebagai tempat suci sekaligus objek wisata, pengelola Pura Tirta Empul juga diharapkan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan evaluasi. Setidaknya ada kesiembangan pelayanan untuk kepentingan umat dan kepariwisataan. Kepala Kesbangpol Gianyar, I Dewa Alit Mudiartha mengungkapkan, pada tanggal 11 mendatang pihak akan mengundang seluruh komponen terkait. Termasuk pihak desa pakraman dan pengelola Pura Tirta Empul. Tujunnya, untuk memperjelas apa yang terjadi saat kungungan wisatawan rombongan itu. “ Kami juga berharap agar umat menahan diri dan menghentikan ujaran kebencian di media sosial, sebelum ada klarifikasi atas masalah tersebut,’ pungkanya.

wartawan
Redaksi
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.