Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pembukaan Bali Democracy Forum 2021

Bali Tribune / DEMOCRACY FORUM - Gubernur Bali Wayan Koster (paling kanan) saat menghadiri perhelatan tahunan Bali Democracy Forum yang ke-14 tahun 2021 bertempat di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Badung, pada Kamis (9/12).

 

balitribune.co.id | Mangupura – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta berkesempatan menghadiri perhelatan tahunan Bali Democracy Forum yang ke-14 tahun 2021 bertempat di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Badung, pada Kamis (9/12).

Bali Democracy Forum kali ini mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic” (Demokrasi untuk Kemanusiaan: Memajukan Keadilan Ekonomi dan Sosial di Tengah Pandemi).

Dalam sambutannya Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menyinggung bahwa ini merupakan kelanjutan dari BDF tahun lalu, yang bertemakan “Democracy and COVID-19 Pandemic” (Demokrasi dan Pandemi COVID-19). “Tahun ini, diskusi akan berfokus pada pentingnya demokrasi untuk menciptakan pemulihan dunia yang inklusif dan setara, baik di bidang ekonomi maupun sosial dunia,” kata Menteri Retno Marsudi.

Retno Marsudi dalam pidatonya juga mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, sebagai komunitas global, semua pihak harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan, antara lain melalui peringanan utang, pemberian akses setara terhadap vaksin, serta meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan.

Ia juga mengatakan bahwa dunia saat ini mulai pulih dari ancaman pandemi Covid-19, namun masih ada beberapa negara yang tengah menghadapi ancaman varian baru Omicron. Selain itu, Retno juga sampaikan bahwa pandemi ini datang saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran. Berdasarkan laporan Freedom House tahun 2021, kebebasan global menurun dalam 15 tahun terakhir dan 75 persen penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu.

"Pandemi semakin memperburuk kemunduran demokrasi tersebut, karena telah memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalankan pemerintahan," kata Menlu Retno. "Dan kita harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres dan perwakilan anak muda Indonesia Maudy Ayundya, membicarakan tentang pentingnya demokrasi terutama di tengah pandemi.

wartawan
RED
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.