Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Berperan Dorong Penanganan Sampah, Pendidikan dan Stanting

MANGROVE - Luhut B.Pandjaitan (Menko Maritim), Jim Yong Kim (Presiden Bank Dunia) beserta rombongan saat berada di Pusat Konservasi Kawasan Hutan Mangrove, Suwung, Badung, Kamis (6/7).

BALI TRIBUNE - Persoalan sampah menjadi suatu yang dianggap penting serta krusial. Pemerintah Indonesia melihat bahwa penanganan sampah berkaitan erat dengan kesehatan, serta kualitas SDM dalam beberapa tahun ke depan. BahkanPresiden Joko Widodo menanggapi serius hal ini karena masalah sampah plastik sudah menjadi masalah gawat di dunia ini. "Dalam hal ini pemerintah bukan saja mengurusi proyek proyek besar  seperti infrastruktur dan ekonomi, tapi juga proyek dasar, sampah," ujar Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo saat mengunjungi Pusat Konservasi Kawasan Hutan Manggrove, di daerah Suwung, Denpasar, Kamis (6/7) bersama Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim dan rombongan. Menteri Luhut menegaskan, Indonesia sudah memprioritaskan agenda itu dan masuk dalam programnya World Bank. Keberadaan World Bank dalam kegiatan ini dibutuhkan untuk pengawasan, pendidikan, dan manajemen bagi semua program yang telah  dibuat. Menteri Keuangan sudah menggelontorkan dana untuk ini. Anak-anak muda juga sudah memberikan feedback untuk ini. Presiden Kim juga sudah menanggapi hal ini. "Tadinya World Bank dituduh seolah-olah tidak pro lingkungan, namun dengan kehadiran Bu Ani (Menkeu)  dengan Presiden Kim mampu merubah persepsi itu," sebutnya. Dijelaskan Menteri Luhut, kala itu  Bu Ani yang pernah bertugas di Bank Dunia berperan aktif dari dalam World Bank mendorong serta menciptakan program seperti sekarang. Apalagi saat ini yang bersangkutan sebagai  Menteri Keuangan sudah berkomitmen dan melanjutkan program yang dibawa dari Bank Dunia. "Sesuai komitmen kita seluruh kabupaten/kota di Indonesia mesti melaksanakan program ini. Apabila ada kabupaten/kota yang nantinya tidak melaksanakan standar kebersihan lingkungan, akan diberi punishment. Sedangkan  kabupaten/kota yang mampu menjalankannya akan diberi reward," tukasnya. Lantas ia menegaskan, semua lapisan masyarakat harus berperan, baik dalam stunting, kebersihan maupun pendidikan yang dianggap sebagai masalah utama bangsa ini. "Secara teknis sudah kita rancang, contohnya di Balikpapan penggunaan plastik sudah tidak dibolehkan, seaweed (rumput laut) kita ganti dengan cassava (singkong) dan sebagainya," sebutnya seraya menambahkan, program ini akan berkaitan dengan ekonomi dan lapangan kerja.   Dari sisi lain Menteri Luhut juga menjelaskan, untuk dana desa Bank Dunia memberikan bantuan 500 juta dana desa sebagai pendampingan, untuk stunting diberikan  USD 400 juta. "Uang ini saya rasa tidak begitu besar karena uang dari republik ini lebih besar. Sekarang kami lakukan integrasi jadi dana itu tidak bisa dikotak-kotakkan pada satu kementerian saja," kata Menko. Salah satu outcome dari annual meeting nantinya adalah penanganan sampah ini, jadi jangan dipikir semata hanya masalah ekonomi. Disebutkan, Stunting ada banyak, NTT, NTB, bagian barat Sulawesi, selatan dari Jawa. Sampah hampir semua Indonesia. Pendidikan juga seluruh Indonesia, di Timur itu kualitasnya kurang baik jadi nanti kita perbaiki. "Dari dulu orang bertanya kenapa tenaga kerja kita tidak bagus, ya karena kita tidak pernah memperhatikan serius vocational training dan politeknik," tandasnya. Dari tempat yang sama Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim juga menjelasakan, Misi Bank Dunia adalah untuk mengangkat orang-orang dari kemiskinan namun juga mengurangi adanya ketimpangan, tidak hanya untuk membantu orang-orang tapi bagaimana menciptakan keadilan. “Baru baru ini saya ke Bangladesh mengunjungi pengungsi Rohingnya. Sebelumnya Bank Dunia belum pernah mengalokasikan dana untuk pengungsi. Namun di bawah kepemimpinan Bu Ani, kami mengalokasikan dana ke pengungsi sekitar 500 juta dollar," ungkap Presiden Kim. Salah satu contoh program Bank Dunia yang melibatkan semua orang adalah program stunting, dimana saat ini 37% persen dari anak-anak Indonesia mengalami stunting. Anak-anak yang terlibat stunting tidak akan bisa terlibat di ekonomi Indonesia atau dunia jika produktivitasnya menurun. "Contohnya di masa depan akan ada teknologi 5G namun jika mereka tidak terlibat dalam ekonomi itu pada akhirnya menciptakan ketidakstabilitas dan ketidakadilan," ucapnya. Presiden Kim yang dalam kesempatan ini memegang kantong plastik mencontohkan bagaimana  penangan sampah lingkungan yaitu dengan menggunakan plastik yang terbuat dari singkong dan mudah terurai. Jadi penangan sampah plastik bukan hanya urusan segelintir orang namun kita semua. "Seperti yang kita tahu plastik ini banyak terdapat di lautan, lalu dimakan ikan, ujung-ujungnya ikan itu dimakan oleh kita jadi plastiknya masuk ke badan kita juga. Penangan sampah ini membutuhkan penangan yang utuh dan terpadu. Semua orang harus terlibat dalam masalah ini karena masalah lingkungan juga berpengaruh ke ekonomi," tutupnya. Usai melakukan kunjungan di  Pusat Konservasi Kawasan Hutan Mangrove, Menteri Luhut,  Presiden Kim beserta rombongan dijadwalkan  bertemu tokoh masyarakat untuk membahas manajemen pengelolaan sampah bersama 300 Bendesa Adat di Serangan. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Seniman Fokus Berkarya, Bupati Badung Pastikan Hak Diterima Utuh Tanpa Potongan

balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah tingginya ekspektasi terhadap kualitas seni daerah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah tegas untuk menjamin transparansi distribusi dukungan bagi para seniman. Langkah ini diambil guna menghapus kekhawatiran adanya intervensi, potongan dana, hingga praktik tidak sehat yang kerap membayangi ruang kreatif pelaku seni di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Mandung Hanya akan Terima Sampah Residu, TPS3R Sadu Kencana Sudah Curi Start

balitribune.co.id I Tabanan – TPS3R Sadu Kencana di Desa Dauh Peken menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan baru Pemkab Tabanan yang hanya akan menerima sampah residu di TPA Mandung mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Pengelola menyebut langkah itu sejalan dengan program edukasi pemilahan sampah dari rumah yang telah mereka rintis sejak 2023 lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Serahkan Dana Dukungan Seniman, Bupati Pastikan Hak Diterima Utuh

balitribune.co.id I Mangupura - Di tengah tingginya ekspektasi terhadap kualitas seni daerah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah tegas untuk menjamin transparansi distribusi dukungan bagi para seniman. Langkah ini diambil guna menghapus kekhawatiran adanya intervensi, potongan dana, hingga praktik tidak sehat yang kerap membayangi ruang kreatif pelaku seni di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Rencanakan Pengadaan 3 Mesin RDF Jelang Penutupan TPA Suwung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung berencana mengadakan tiga unit mesin pengolah sampah residu menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) menjelang penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026.

Rencana tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.