Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Gelontorkan Rp 400 T untuk Infrastruktur

TEMU KARYA - Presiden Joko Widodo seusai membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Jumat (19/10).

BALI TRIBUNE - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk pengembangan infrastruktur selama tahun 2018, sehingga mendorong perputaran uang di desa. "Dengan demikian, pemerintah pusat bukan menghabiskan uang, namun bagaimana penempatan uang dengan jumlah yang besar itu harus tepat sasaran agar uang berputar di desa," kata Presiden saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Jumat (19/10). Didampingi istri Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyatakan pengembangan infrastruktur itu penting agar perputaran dana jangan kemana-mana, namun semakin besar perputarannya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa. "Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan mengajukan dana opersional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk menghidupkan titik ekonomi baru," katanya dalam sambutan di hadapan 7.000 orang dari Kemendagri, Kemendesa, Gubernur Bali, Tim Penggerak PKK se-Indonesia, bupati dan wali kota serta kepala desa dan lurah se-Indonesia. Ia menambahkan nilai Rp 400 triliun itu merupakan dua kali lipat lebih daripada jumlah dana infrastruktur pada empat tahun lalu yang hanya mencapai Rp 160 triliun. Selain itu, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya. "Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, yang gampang dicek," katanya. Menurut dia, dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah. Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka akan tertinggal dari negara lain. "Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, (revolusi industri 4.0) ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," katanya. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality). "Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," ujar Presiden.

wartawan
redaksi
Category

Kolaborasi Imigrasi dan Pemprov Bali, Satgas Dharma Dewata Siap Tertibkan WNA Nakal

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi “Dharma Dewata” di Bali, Rabu (15/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Kawal Tata Ruang dan Perizinan

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen menjaga Bali dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Polda Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali,  Selasa (14/4/2026) di Mapolda Bali, Denpasar. Pertemuan tersebut diterima langsung Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, bersama jajaran.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tarik Diri dari Restorative Justice, Pelapor Perbekel Sudaji: Saya Tunggu di Pengadilan

balitribune.co.id | Singaraja - Penanganan kasus dugaan penipuan yang melibatkan Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, I Made Ngurah Fajar Kurniawan, masih bergulir di Polres Buleleng dan kini memasuki tahap menunggu pelaksanaan gelar khusus Restorative Justice (RJ).

Baca Selengkapnya icon click

Berkat Kotoran dan Kencing Sapi, Petani Organik Tidak Beli Pupuk

balitribune.co.id | Tabanan - Menjadi petani organik ala Made Sandi bukanlah hal yang sulit jika dilakukan dengan niat untuk menjalani hidup sehat dan sederhana. Made Sandi yang merupakan mantan satpam salah satu perusahaan asing di Bali memilih untuk menekuni pertanian organik di Banjar Dinas Munduk Andong Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sejak 2012 silam. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

NasDem Buleleng Bantah Isu Merger dengan Gerindra

balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Buleleng, Made Jayadi Asmara, angkat bicara menanggapi isu yang dihembuskan oleh Majalah Tempo terkait potensi bergabungnya (merger) Partai NasDem dengan Partai Gerindra. Jayadi secara tegas membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa partainya saat ini berada dalam posisi yang sangat solid dan terus menunjukkan tren positif dalam perpolitikan nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang TPA Mandung Hanya Terima Sampah Residu, Pemkab Tabanan Gencarkan Sosialisasi Pilah Sampah

balitribune.co.id I Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menggencarkan sosialisasi masif pemilahan sampah berbasis sumber menjelang pemberlakuan kebijakan TPA Mandung yang hanya akan menerima sampah residu.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di tingkat hulu siap melakukan pemilahan secara mandiri sebelum aturan ketat tersebut resmi diterapkan mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.