balitribune.co.id | Mangupura – Hingga saat ini kondisi pariwisata Bali masih memprihatinkan akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebar sejak awal 2020 lalu. Kendati pemerintah pusat telah membuka kembali pintu pariwisata internasional Bali untuk menerima kunjungan turis asing melalui penerbangan langsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 14 Oktober 2021 lalu, namun belum ada pesawat yang mendarat dari luar negeri membawa turis asing.
Hal tersebut ditengarai sejumlah persyaratan yang memberatkan bagi wisatawan mancanegara di antaranya terkait syarat pengajuan visa, karantina dan penerbangan dari negaranya. Melihat kondisi ini, Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I.G.A.N Rai Suryawijaya mengajak seluruh pelaku industri pariwisata Bali untuk berbuat mencari solusi, bukan membuat masalah dari adanya pandemi ini yang mengguncang pariwisata di Pulau Dewata.
"Sengaja saat ini kita kumpulkan tokoh-tokoh pariwisata di Badung untuk sharing apa yang bisa kita usulkan ke pemerintah melalui gubernur, selanjutnya Gubernur Bali yang akan menyampaikan ke pusat di sejumlah kementerian terkait. Kita harus mengeluarkan suara yang damai, menyejukkan tidak menambah masalah. Kita harus memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah akibat dari pandemi ini," ajaknya saat Rapat Koordinasi dengan topik Usulan Pertimbangan Kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata dan Perekonomian Bali di Badung, Selasa (14/12).
Kata dia, saat ini perekonomian Bali berangsur-angsur mulai membaik yang dikarenakan kedatangan wisatawan domestik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai rata-rata 11 ribu per hari. Saat menjelang libur akhir pekan, kedatangan turis domestik di Bandara Ngurah Rai di angka 13 ribu per hari. Angka tersebut sudah mendekati kedatangan saat kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. "Sekarang mulai naik bisa mencapai 13 ribu per hari via udara (saat menjelang akhir pekan), belum lagi dari Pelabuhan Gilimanuk. Jika ditotal rata-rata 22 ribu per hari domestik masuk ke Bali," katanya.
Sekarang ini yang menghambat kedatangan turis asing ke Bali adalah adanya varian terbaru Covid-19 Omicron. Di sejumlah negara mulai memperketat warganya untuk bepergian ke luar negeri. Begitupun Pemerintah Indonesia memperketat dan membatasi kedatangan turis asing untuk mencegah penularan varian baru tersebut di Tanah Air.
"Ada Omicron pemerintah pusat langsung mengantisipasi supaya tidak masuk Bali. Kita harus apresiasi pemerintah karena sudah mengantisipasi. Setelah Natal dan tahun baru nanti akan ada evaluasi. Jangan buru-buru, saya tahu kondisi masih prihatin," ucap Rai Suryawijaya.
Ia mengatakan, bahkan saat ini pengusaha untuk bertahan hidup menggunakan tabungan dan investasinya. "Kita harus tangguh dan kolaborasi dengan pemerintah. Astungkara di Bali sudah tercipta kekebalan komunal kita. Angka kasus melandai. Jangan kita bikin ribut, jangan merusak rencana besar pemerintah. Jangan berkoar-koar yang akan menurunkan citra pariwisata Bali. Bali menjadi model pariwisata Indonesia. Mari kita dukung pemerintah," tandasnya.
Ia mengajak pelaku pariwisata Bali untuk menjaga Bali tetap kondusif dan aman. "Jangan pernah coreng Bali di mata dunia. Karena akan ada ratusan pertemuan internasional di Bali pada 2022. Sabar lagi sedikit, tunggu," imbuhnya.
Ia menambahkan, apabila usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak terjadi penambahan kasus Covid-19 di Bali, semua masukan untuk melonggarkan persyaratan kedatangan turis asing akan diajukan ke pemerintah pusat. "Pertama karantina, mengenai persyaratan pengajuan visa memang sangat menghambat. Jika Nataru masih bagus dan landai. Kita berani mengusulkan. Karena sekarang pemerintah ngerem sedikit berdasarkan pengalaman Nataru lalu terjadi kenaikan kasus," beber Rai Suryawijaya.
Menurut dia, sekarang ini yang terpenting adalah kesehatan karena menyangkut nyawa manusia. Begitupun ekonomi penting untuk kehidupan manusia. Ia mengajak dalam menyikapi kondisi ini untuk tidak menghujat pemerintah. "Presiden kita mengerti, paham kita di sini. Kalau demo mencoreng nama Bali yang santun. Kalau ada masukan mari sampaikan ke gubernur kita. Saya berusaha memediasi aspirasi mulai dari Badung karena Badung menjadi pusat MICE dunia. Saya mohon kalau mau berikan masukan silakan melalui asosiasinya, kita mediasi. Gubernur Bali sudah membuka ruang gerak untuk mediasi," katanya.
Pada kesempatan itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Badung, Cokorda Raka Darmawan menyampaikan hal senada bahwa pihaknya memahami kondisi tersebut. "Bertahan di kondisi ini bukan mencela, kita harus pahami pandemi masih ada. Wajar kekhawatiran pemerintah pusat membatasi wisatawan mancanegara karena ada varian baru. Wajar ini perlu kehati-hatian. Saya sepakat akhir tahun ini sebagai evaluasi," terangnya.
Kata dia, pembatasan tersebut agar tidak diberlakukan bagi wisatawan domestik. Mengingat vaksinasi di Tanah Air sudah digencarkan, sehingga wisatawan domestik sudah memiliki imunitas yang baik. "Kita harus pegang satu kata, pariwisata kita tetap hidup. Pariwisata nasional kita jangan pernah direm. Namun dengan catatan pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik," tegasnya.
Negara Indonesia mendapat pujian dari luar negeri karena mampu menangani penyebaran Covid-19 dengan kebijakan pembatasan kegiatan tanpa penguncian wilayah (lockdown). "Tapi memang laju perekonomian belum normal. Begitu imunitas terbentuk laju virus akan terkikis. Kasus harian di Bali beberapa hari ini di satu digit. Ekonomi Bali akan mulai bangkit seiring kedatangan wisatawan domestik," ujarnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pariwsata Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali prihatin dengan kondisi sekarang di Bali. "Bali bagian dari NKRI, harus mengikuti aturan pusat. Aturan itu ada tujuan lebih besar untuk mengamankan Bali. Saya ditugasi Gubernur Bali memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder pariwisata," ucapnya.
