Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Sedang Bahas Regulasi Produksi Batubara

esdm
Pandu Sjahrir (kiri), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

BALI TRIBUNE - Pengusaha batubara kedepannya akan mengalami kesulitan dalam menaikkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar global. Hal itu dikarenakan terkendala spare part untuk mesin produksi batubara. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir disel-sela APBI Coaltrans Conference 2018 di Nusa Dua Badung, Senin (7/5). Secara garis besar dia mengakui untuk masalah produksi memang banyak pemain atau pengusaha di sektor pertambangan batubara kesusahan spare part alat mesin pertambangan. "Sampai 2019 akan sangat susah menaikkan produksi secara global. Tapi juga untuk pemain lebih kecil lebih susah lagi karena kekurangan dari sisi financing atau keuangan," terang Pandu. Pihaknya memprediksi tahun 2019 mendatang peningkatan produksi batubara 10 persen nampaknya akan sulit terpenuhi. "Karena untuk mengambil insentif itu harus ada cukup spare part dan mesin yang ada dari sisi kontraktor," cetusnya. Sehingga pengusaha besar dan yang kecil menurut Pandu akan mengalami kesusahan untuk menaikkan produksi.Mesin produksi yang digunakan di Indonesia pun kebanyakan bukan dari dalam negeri. "Jadi untuk melakukan order sampai 12 bulan. Isunya memang timing, juga banyak pemilih dan juga ketakutannya untuk berivestasi dari kontraktor untuk memesan alat harus payback hingga 3-5 tahun," jelasnya. Lebih lanjut dia mengatakan jika sekarang ini harga batubara pun cukup baik. Hal itu bisa dilihat lebih banyak yang melakukan akuisisi/pembelian daripada greenfield. "Tahun ini saja sudah ada transaksi dilakukan satu pemain batubara membeli tambang," imuhnya. Dikatakannyan, APBI selama 6-8 bulan terakhir ini selalu mendukung pemerintah dalam pemenuhan listrik di Tanah Air. "Kita menambah investasi bukan hanya menambah eksplorasi tapi untuk penambahan hilirnya (investasi) juga," beber Pandu. Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan cadangan batubara saat ini 124 miliar ton. Batubara kata dia bukan lagi sebagai komoditi tetapi sekarang sudah menjadi kebijakan energi nasional. Kuota untuk memenuhi kebutuhan domestik pada 2019 sebanyak 120 juta ton. Sedangkan jumlah produksi tahun 2019 tidak jauh dari tahun 2018 yaitu 481 juta ton. Namun untuk kebutuhan batubara di Bali per tahunnya kurang lebih 2 jutaan ton. "Sekarang kita sedang membahas regulasi-regulasi untuk meningkatkan eksplorasi dari perusahaan. Misalnya contoh jika perusahaan kalau menaikkan produksi harus menambah cadangannya dulu," katanya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Monsun Asia Aktif Picu Angin Kencang dan Peningkatan Tinggi Gelombang, Pelaku Wisata Bahari Diimbau Waspada

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun resminya, bmkgbali pada Rabu (21/1) mengimbau masyarakat Bali untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrem tanggal 21-27 Januari 2026. Pada periode tersebut sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bali: Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BPD Bali Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Sikap/Keputusan Dewan yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bal

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Bawaslu dan Diskominfosan Bangli Perketat Pengawasan di Ruang Siber

balitribune.co.id | Bangli - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli resmi menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Publikasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan yang bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Bangli, Rabu (21/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.