Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Sedang Bahas Regulasi Produksi Batubara

esdm
Pandu Sjahrir (kiri), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

BALI TRIBUNE - Pengusaha batubara kedepannya akan mengalami kesulitan dalam menaikkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar global. Hal itu dikarenakan terkendala spare part untuk mesin produksi batubara. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir disel-sela APBI Coaltrans Conference 2018 di Nusa Dua Badung, Senin (7/5). Secara garis besar dia mengakui untuk masalah produksi memang banyak pemain atau pengusaha di sektor pertambangan batubara kesusahan spare part alat mesin pertambangan. "Sampai 2019 akan sangat susah menaikkan produksi secara global. Tapi juga untuk pemain lebih kecil lebih susah lagi karena kekurangan dari sisi financing atau keuangan," terang Pandu. Pihaknya memprediksi tahun 2019 mendatang peningkatan produksi batubara 10 persen nampaknya akan sulit terpenuhi. "Karena untuk mengambil insentif itu harus ada cukup spare part dan mesin yang ada dari sisi kontraktor," cetusnya. Sehingga pengusaha besar dan yang kecil menurut Pandu akan mengalami kesusahan untuk menaikkan produksi.Mesin produksi yang digunakan di Indonesia pun kebanyakan bukan dari dalam negeri. "Jadi untuk melakukan order sampai 12 bulan. Isunya memang timing, juga banyak pemilih dan juga ketakutannya untuk berivestasi dari kontraktor untuk memesan alat harus payback hingga 3-5 tahun," jelasnya. Lebih lanjut dia mengatakan jika sekarang ini harga batubara pun cukup baik. Hal itu bisa dilihat lebih banyak yang melakukan akuisisi/pembelian daripada greenfield. "Tahun ini saja sudah ada transaksi dilakukan satu pemain batubara membeli tambang," imuhnya. Dikatakannyan, APBI selama 6-8 bulan terakhir ini selalu mendukung pemerintah dalam pemenuhan listrik di Tanah Air. "Kita menambah investasi bukan hanya menambah eksplorasi tapi untuk penambahan hilirnya (investasi) juga," beber Pandu. Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan cadangan batubara saat ini 124 miliar ton. Batubara kata dia bukan lagi sebagai komoditi tetapi sekarang sudah menjadi kebijakan energi nasional. Kuota untuk memenuhi kebutuhan domestik pada 2019 sebanyak 120 juta ton. Sedangkan jumlah produksi tahun 2019 tidak jauh dari tahun 2018 yaitu 481 juta ton. Namun untuk kebutuhan batubara di Bali per tahunnya kurang lebih 2 jutaan ton. "Sekarang kita sedang membahas regulasi-regulasi untuk meningkatkan eksplorasi dari perusahaan. Misalnya contoh jika perusahaan kalau menaikkan produksi harus menambah cadangannya dulu," katanya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.