Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemilu Diharapkan Lancar Sekala Niskala, Potensi Gangguan Pemilu Diminta Diditeksi

Bali Tribune/ DETEKSI - Seluruh potensi gangguan pemilu diminta dideteksi lebih awal.
balitribune.co.id | Negara - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden Rabu (17/4) di Kabupaten Jembrana diharapkan aman sekala-niskala. Istansi terkait diminta untuk mendeteksi dan mengantisipasi segala potensi yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu maumpun gangguan ketentraman serta keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu yang kini kurang dari sepekan.
 
Dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Jembrana, I Putu Artha,  Dandim 1617 Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok, Wakapolres Jembrana Kompol I Komang Budiartha unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana  termasuk pimpinan KPU Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana serta jajaran instansi terkait lainnya itu, dibahas berbagai hal teknis khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan kelancaran  pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres di Kabupaten Jembrana.
 
Bupati Jembrana I Putu Artha dalam Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial   Kabupaten Jembrana, Kamis (11/4), mengharapkan agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres khususnya di Kabupaten Jembrana dapat terselenggara dalam suasana aman secara sekala dan niskala. Secara skala menurutnya segala tahapan dalam penyelenggaraan berjalan sesuai aturan. Sedangkan secara niskala, penyelenggaraan pesta demokrasi ini diharapkan senantiasa mendapatkan anugrah oleh Tuhan Yang Kuasa sehingga hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan selama hajatan demokrasi lima tahunan ini senantiasa dapat diminimalisir. 
 
Pihaknya juga mengintruksikan semua jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu ini untuk lebih awal melakukan deteksi dan langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran serta suksesnya penyelenggaraan pemilu yang tinggal beberapa hari ini. Pihaknya tidak ingin sampai ada pihak-pihak yang justru sengaja mengganggu kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan mengusik ketentraman serta keamanan dan ketertiban dimasyarakat.
 
Pihaknya meminta penyelenggara pemilu baik itu KPU Kabupaten Jembrana maupun Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pemantauan kesetiap TPS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehari sebelum pencoblosan. “Tidak ada yang bisa mengganggu apalagi menggagalkan jalannya pemilu. KPU dan Bawaslu agar menjadwalkan H-1 untuk melakukan evaluasi dan monitoring kesetiap TPS yang ada,” jelas pimpinan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jembrana ini.
 
Pihaknya juga meminta lembaga terkait lainnya yang melayani kepentingan public yang sifatnya vital seperti PLN, Pertamina termasuk Telkom yang juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu ini senantiasa dalam persiapan yang optimal sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. Pihaknya tidak ingin sampai terjadi sabotase yang menurutnya jelas akan mengganggu kelancaraan pemilu. “Tidak ada alasan di saat Pemilu SPBU sampai tidak ada premium begitu juga listrik tidak sampai padam saat penghitungan suara” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.