Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Bangli Asuransikan PLTS

Ni Luh Ketut Wardani
Ni Luh Ketut Wardani

BALI TRIBUNE - Guna memastikan keamanan aset khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Pemkab Bangli akan mengasuransikan PLTS yang berlokasi di Dusun Bangket, Desa Kayubihi, Bangli ini. Hanya saja biaya asuransi yang tinggi, pemerintah mengajukan ke pusat agar bisa dibantu untuk biaya asuransi yang ditaksir Rp 220 Juta pertahun. Kabag Ekonomi Setda Bangli Ni Luh Ketut Wardani, Senin (2/7). Diakui pihaknya sudah sempat melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Pemkab Bangli ingin mengasuransikan PLTS sebagai upaya antisipasi ketika ada kerusakan. Ketika ada kerusakan biaya perbaikan tidak murah. “PLTS ini paling tua, untuk itu kami ambil langkah mengasuransikan. Melihat pula kondisi saat ini Gunung Agung erupsi khawatir PLTS terdampak material erupsi seperti abu vulkanik,” ungkapnya.   Dibeberkan bila PLTS nilai aset Rp 22 Miliar, bila dihitung-hitung, untuk biaya asuransi Pemkab Bangli harus mengeluarkan dana sebesar Rp 220 Juta per tahun. Nilai tersebut sejatinya dinilai berat untuk Pemkab Bangli, mengingat PLTS baru tahun ini menghasilkan. Disinggung terkait hasil, Ketut Wardani mengatakan sementara ini PLTS baru menghasilkan Rp 50 Juta – Rp 60 Juta perbulan, setelah dikerjasamakan dengan PLN dan penggelolaan oleh perusahaan daerah. Dengan jumlah pendapat setengahnya bisa untuk biaya asuransi, tentu persentase pendapatan kedaerah kecil. “Maka dari itu kami minta bantuan ke pusat untuk didukung asuransi,” ujarnya.   Lanjutnya, bila nantinya bisa dilakukan dengan sistem bundling atau penggabungan seluruh PLTS di Indonesia, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. “Kalau bisa digunakan sistem ini tentu akan lebih murah. Asuransi yang bisa dibayarkan Pemkab bisa belasan juta,” ujarnya. Ketut Wardani menambahkan PLTS rencana diasuransikan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Disinggung maslah PLTS yang ada dipedesaan, Ketut Wardani menyampaikan PLTS yang hanya mengahasilkan 15 KwH ini tidak berfungsi optimal lantaran beberapa komponen mengalami kerusakan, dan direnacanakan tahun depan bisa dilakukan perbaikan. Terkait kondisi tersebut pihaknya juga telah menyampaikan ke kementerian agar bisa dilakukan revitalisasi.  “Sejatinya kami merencanakan agar PLTS bisa dialih fungsikan. Dimana PLTS awalnya untuk penerangan warga, namun karena sudah ada layanan PLN, maka PLTS bisa dimanfaatkan untuk menarik air. Agar PLTS tidak mubazir, ataupun terbengkalai,” sebutnya seraya menambahkan PLTS tersebut ada di di Batu Meyeh, Yeh Mampeh, Bukit Sari, yang berada di wilayah Desa Songan, Kecamatan Kintamani.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.