Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Bangli Asuransikan PLTS

Ni Luh Ketut Wardani
Ni Luh Ketut Wardani

BALI TRIBUNE - Guna memastikan keamanan aset khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Pemkab Bangli akan mengasuransikan PLTS yang berlokasi di Dusun Bangket, Desa Kayubihi, Bangli ini. Hanya saja biaya asuransi yang tinggi, pemerintah mengajukan ke pusat agar bisa dibantu untuk biaya asuransi yang ditaksir Rp 220 Juta pertahun. Kabag Ekonomi Setda Bangli Ni Luh Ketut Wardani, Senin (2/7). Diakui pihaknya sudah sempat melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Pemkab Bangli ingin mengasuransikan PLTS sebagai upaya antisipasi ketika ada kerusakan. Ketika ada kerusakan biaya perbaikan tidak murah. “PLTS ini paling tua, untuk itu kami ambil langkah mengasuransikan. Melihat pula kondisi saat ini Gunung Agung erupsi khawatir PLTS terdampak material erupsi seperti abu vulkanik,” ungkapnya.   Dibeberkan bila PLTS nilai aset Rp 22 Miliar, bila dihitung-hitung, untuk biaya asuransi Pemkab Bangli harus mengeluarkan dana sebesar Rp 220 Juta per tahun. Nilai tersebut sejatinya dinilai berat untuk Pemkab Bangli, mengingat PLTS baru tahun ini menghasilkan. Disinggung terkait hasil, Ketut Wardani mengatakan sementara ini PLTS baru menghasilkan Rp 50 Juta – Rp 60 Juta perbulan, setelah dikerjasamakan dengan PLN dan penggelolaan oleh perusahaan daerah. Dengan jumlah pendapat setengahnya bisa untuk biaya asuransi, tentu persentase pendapatan kedaerah kecil. “Maka dari itu kami minta bantuan ke pusat untuk didukung asuransi,” ujarnya.   Lanjutnya, bila nantinya bisa dilakukan dengan sistem bundling atau penggabungan seluruh PLTS di Indonesia, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. “Kalau bisa digunakan sistem ini tentu akan lebih murah. Asuransi yang bisa dibayarkan Pemkab bisa belasan juta,” ujarnya. Ketut Wardani menambahkan PLTS rencana diasuransikan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Disinggung maslah PLTS yang ada dipedesaan, Ketut Wardani menyampaikan PLTS yang hanya mengahasilkan 15 KwH ini tidak berfungsi optimal lantaran beberapa komponen mengalami kerusakan, dan direnacanakan tahun depan bisa dilakukan perbaikan. Terkait kondisi tersebut pihaknya juga telah menyampaikan ke kementerian agar bisa dilakukan revitalisasi.  “Sejatinya kami merencanakan agar PLTS bisa dialih fungsikan. Dimana PLTS awalnya untuk penerangan warga, namun karena sudah ada layanan PLN, maka PLTS bisa dimanfaatkan untuk menarik air. Agar PLTS tidak mubazir, ataupun terbengkalai,” sebutnya seraya menambahkan PLTS tersebut ada di di Batu Meyeh, Yeh Mampeh, Bukit Sari, yang berada di wilayah Desa Songan, Kecamatan Kintamani.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.