Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Denpasar akan Gelar Uji Sertifikasi Kompetensi Tahun Anggaran 2024 bagi SDM Pariwisata

Bali Tribune / KOMPETENSI - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata akan menggelar uji sertifikasi kompetensi bagi 200 orang pekerja pariwisata.

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata akan menggelar uji sertifikasi kompetensi bagi 200 orang pekerja pariwisata, meliputi pekerja hotel, dan restoran, serta pemandu wisata pada pertengahan Maret mendatang. Hal ini disampaikan dalam laporan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Putu Riyastiti, pada kegiatan pembukaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Tahun 2024 sekaligus Talkshow dengan tema “SDM Pariwisata Kompeten” di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang, pada Kamis (7/3).

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua PHRI Kota Denpasar, Ida Bagus Sidharta, Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis International, I Made Sudjana, Rektor Universitas Triatma Mulya, I Ketut Putra Suarthana, Rektor UNHI Denpasar, I Made Damriyasa, Asosiasi HPI Bali, HRA Bali, pimpinan dan human resources hotel dan restoran di Kota Denpasar serta peserta uji kompetensi.

Selain itu, tampak hadir pula beberapa narasumber talkshow yang berasal dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, serta lembaga terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Riyastiti menyampaikan, tujuan sertifikasi kompetensi pariwisata di bidang kepariwisataan, bagi tenaga kerja bertujuan membantu tenaga profesi agar dapat meyakinkan organisasi, industri, ataupun kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.

“Selain itu, kita harapkan melalui sertifikasi ini juga dapat membantu tenaga profesi dalam merencanakan kariernya, dan juga dari sisi pemenuhan persyaratan regulasi,” ujarnya.

Putu Riyastiti melanjutkan, uji sertifikasi kompetensi ini akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi, yaitu LSP PARBI dan LSP PARINDO. Menurut jadwal tertera, uji sertifikasi kompetensi ini sendiri akan dilaksanakan

Sementara itu, dalam sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Sekda, Alit Wiradana, disebutkan, sertifikasi kompetensi adalah langkah penting bagi SDM pariwisata, untuk memastikan bahwa para pelaku pariwisata memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar internasional.

“Di tengah begitu banyaknya bermunculan destinasi wisata baru, maka kita harapkan, dengan sentuhan pelayanan yang kita berikan dan juga berbekal sertifikasi kompetensi, maka akan ada pembeda antara pariwisata Bali dan Kota Denpasar, dengan daerah lainnya,” katanya.

Alit Wiradana menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong perluasan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akedemisi, pihak industri, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk bersama meningkatkan kualitas layanan dalam industri pariwisata.

“Ini adalah indikator untuk merealisasi pariwisata berkualitas di Bali secara umum, dan Kota Denpasar khususnya,” tegas Alit Wiradana.

wartawan
HEN
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.