Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Tim KLA Pusat Kembali Verifikasi Kota Denpasar

WALIKOTA
LAYAK ANAK - Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menerima Tim Kota Layak Anak (KLA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI yang diketuai Ernanti Wahyurini di Renon Denpasar, Kamis (4/4).

BALI TRIBUNE - Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya untuk memenuhi hak-hak anak mulai dari pendidikan, kesehatan dan memperhatikan tumbuh kembang anak melalui mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi klaster hak anak tersebut.

Demikian disampaikan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima Tim Kota Layak Anak (KLA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI yang diketuai Ernanti Wahyurini di Renon Denpasar, Kamis (4/4). Dalam penerimaan TIM KLA, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi instansi terkait.

Lebih lanjut Rai Mantra menambahkan di Kota Denpasar sendiri selain memperhatikan kota layak anak juga mewujudkan kota layak lansia. Sehingga diharapkan semua masyarakat dari anak-anak sampai lansia merasa nyaman tinggal di Kota Denpasar dengan dipenuhi hak-haknya. “Kami terus berupaya memenuhi hak-hak anak dan lansia sehingga mereka merasa nyaman saat melakukan aktivitasnya,” ujar Rai Mantra.

Untuk sekolah layak anak menurut Rai Mantra telah dilaksanakan di Pusat Layanan Autis mengingat pembangunan yang dilakukan telah memenuhi keperluan anak. Disamping itu kedepannya pihaknya juga telah mempersiapkan bus sekolah dimana bus ini didesign sesuai dengan keingin anak-anak. Dengan demikian anak-anak bila sekolah mau memanfaatkan bus-bus sekolah tersebut. Disamping itu ini akan sangat mengurangi kemacetan lalulintas yang terjadi di Kota Denpasar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti mengatakan melalui evaluasi dati Tim KLA Kementerian RI pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Secara fisik sekolah memang ada masukan untuk mendisign sekolah untuk memenihi hak anak seperti adanya fasilitas untuk kursi roda dan korikulumya sesuai hak anak. “Ini akan selalu koordinasikan dengan instansi terkait sehingga program yang dilaksanakan sesui dengan keinginan anak-anak,” ujarnya.

Sampai saat ini Kota Denpasar telah empat kali meraih KLA katagori Nindya. Dengan evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi Kota Denpasar menjadi katagori Utama.

Sementara Ketua Tim KLA Pusat Ernanti Wahyurini mengatakan setelah keliling melihat pusat-pusat layanan anak secara umum apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sudah sangat baik. Memang ada sedikit yang harus juga mendapat perhatian terutama dalam pembangunan fisik sekolah.

Pembangunan fisik sekolah harus memperhatikan hak-hak anak sampai pada korikulum mengajarnya. “Kami harapkan semua kegiatan sekolah diharapkan sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak,” ujarnya. Intinya semua kegiatan di sekolah harus mengutamakan kepentingan anak sehingga anak-anak nyaman saat menempuh pendidikan.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.