Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penambahan Rumah Sakit Sudah Sangat Mendesak

Bali Tribune/ Gde Tindih
Balitribune.co.id | Bangli - Berkaca dari pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini, sudah sepatutnya ke depan dipikirkan untuk penambahan jumlah rumah sakit di Bangli. Saat ini rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kabupaten Bangli hanya satu, yakni RSUD Bangli. Pasalnya, dalam kondisi darurat bencana, ketersediaan RS sangat dibutuhkan.
 
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bangli Gde Tindih, Selasa (19/5). Menurut  Gde Tindih. Kata Tindih, rumah sakit milik pemerintah di Kabupaten Bangli hanya RSUD Bangli saja. Sementara di daerah lain ada dua, bahkan sampai tiga RS milik pemerintah. Pertimbanganan penambahan RS menurut Gde Tindih berkaca dari pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. ”Tatkala pemerintah mengambil kebijakan RSU Bangli dijadikan rujukan bagi pasien Covid-19, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru dibuat kelimpungan dan harus bolak-balik mencari rumah sakit,” jelas Gde Tindih diamini anggota dewan I Ketut Guna.
 
Kata Gde Tindih, sangat tidak elegan karena pertimbangan RSU Bangli menjadi rujukan pasien Covid-19 kemudian mengarahkan pasien ke RS Swasta. “Alangakah berdosanya jika itu sampai itu terjad,” kata politisi dari Partai Nasdem ini.
 
Lanjut Gde Tindih, pihaknya sudah sejak dari awal memikirkan dan menyuarakan agar dibangun RS Type C di Kintamani. Pertimbangan memilih Kintamani karena faktor geografis dan jumlah penduduknya. “Terakait pendirian RS Type C sudah kami usulkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026,” jelas Ketua DPD Partai Nasdem Bangli ini.
 
Sementara Ketut Guna mengungkapkan, pemerintah bisa saja menaikkan status dari Puskesmas menjadi RS Type C. Tentu untuk mengubah status tersebut harus memenuhi kreteria diantaranya seperti ketersedian luas lahan, peralatan medis dan tenaga kesehatanya. ”Jika pemerintah memang serius memiliki keinginan menambah jumlah RS atau mengubah status Puskesmas menjadi RS Type C kami rasa tidak sulit,” jelas politisi asal Dusun Kayang, Desa Kayubihi ini.
 
Hal senada juga diungkapkan anggota dewan I Nengah Darsana. Perubahan status Puskesmas menjadi RS Type C sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, hanya tinggal menambah peralatan dan tenaga medis serta sarana gedung saja. Untuk lokasi, menurut Nengah Darsana, lebih tepat di Kecamatan Kintamani, pasalnya dari segi jarak dan waktu masyarakat akan lebih cepat mendapat pelayanan. ”Kami di Golkar sangat mendukung pendirian RS Type C di Kintamani,” ujar Nengah Darsana. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.