Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penambahan Rumah Sakit Sudah Sangat Mendesak

Bali Tribune/ Gde Tindih
Balitribune.co.id | Bangli - Berkaca dari pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini, sudah sepatutnya ke depan dipikirkan untuk penambahan jumlah rumah sakit di Bangli. Saat ini rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kabupaten Bangli hanya satu, yakni RSUD Bangli. Pasalnya, dalam kondisi darurat bencana, ketersediaan RS sangat dibutuhkan.
 
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bangli Gde Tindih, Selasa (19/5). Menurut  Gde Tindih. Kata Tindih, rumah sakit milik pemerintah di Kabupaten Bangli hanya RSUD Bangli saja. Sementara di daerah lain ada dua, bahkan sampai tiga RS milik pemerintah. Pertimbanganan penambahan RS menurut Gde Tindih berkaca dari pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. ”Tatkala pemerintah mengambil kebijakan RSU Bangli dijadikan rujukan bagi pasien Covid-19, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru dibuat kelimpungan dan harus bolak-balik mencari rumah sakit,” jelas Gde Tindih diamini anggota dewan I Ketut Guna.
 
Kata Gde Tindih, sangat tidak elegan karena pertimbangan RSU Bangli menjadi rujukan pasien Covid-19 kemudian mengarahkan pasien ke RS Swasta. “Alangakah berdosanya jika itu sampai itu terjad,” kata politisi dari Partai Nasdem ini.
 
Lanjut Gde Tindih, pihaknya sudah sejak dari awal memikirkan dan menyuarakan agar dibangun RS Type C di Kintamani. Pertimbangan memilih Kintamani karena faktor geografis dan jumlah penduduknya. “Terakait pendirian RS Type C sudah kami usulkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026,” jelas Ketua DPD Partai Nasdem Bangli ini.
 
Sementara Ketut Guna mengungkapkan, pemerintah bisa saja menaikkan status dari Puskesmas menjadi RS Type C. Tentu untuk mengubah status tersebut harus memenuhi kreteria diantaranya seperti ketersedian luas lahan, peralatan medis dan tenaga kesehatanya. ”Jika pemerintah memang serius memiliki keinginan menambah jumlah RS atau mengubah status Puskesmas menjadi RS Type C kami rasa tidak sulit,” jelas politisi asal Dusun Kayang, Desa Kayubihi ini.
 
Hal senada juga diungkapkan anggota dewan I Nengah Darsana. Perubahan status Puskesmas menjadi RS Type C sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, hanya tinggal menambah peralatan dan tenaga medis serta sarana gedung saja. Untuk lokasi, menurut Nengah Darsana, lebih tepat di Kecamatan Kintamani, pasalnya dari segi jarak dan waktu masyarakat akan lebih cepat mendapat pelayanan. ”Kami di Golkar sangat mendukung pendirian RS Type C di Kintamani,” ujar Nengah Darsana. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Insiden Manta Point, Turis Korea Selatan Ditemukan Tak Bernyawa Saat Snorkeling

balitribune.co.id | Nusa Penida - Niat menikmati keindahan bawah laut Nusa Penida berakhir tragis. Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan bernama Seungmin Ryu (40) dilaporkan meninggal dunia saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Manta Point, Kabupaten Klungkung, pada Selasa (2/2/2026) lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Tabrakan Maut di Bypass Ir Soekarno, Pemotor Tewas Tabrak Truk Parkir

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang pemotor tewas setelah menghantam truk tronton yang parkir di pinggir jalan Bypass Ir Soekarno, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Rabu (4/2). Korban bernama I Wayan Sumerta (54) meninggal dunia di lokasi kejadian akibat masuk ke kolong kendaraan besar tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.