Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendaftar Jalur Zonasi Tidak Merata, Jumlah Siswa di Jembrana Masih Timpang

TIMPANG - Jumlah siswa SMP masih timpang akibat tidak meratanya jumlah pendaftar melalui jalur zonasi.

BALI TRIBUNE - Kendati sudah diberlakukan sistem jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP Negeri di Kabupaten Jembrana pada tahun 2018/2019 ini, namun penerimaan siswa baru masih juga belum merata. Masih ada sekolah negeri yang kekurangan pendaftar sehingga jumlah siswa jauh di bawah kuota, dan sejumlah sekolah terpaksa menambah kelas karena pendaftarnya membludak. Kondisi tidak meratanya sebaran penerimaan siswa hingga menyebabkan sekolah kekurangan siswa terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya. Sedangkan kondisi berbeda terjadi disejumlah sekolah yang pendaftarnya berjubelnya pendaftar dari jalur zonasi sehingga sekolah harus menambah kelas. Salah satunya yang terjadi di SMP Negeri 1 Negara. Pihak sekolah kini harus kembali menambah kelas karena padatnya pendaftar melalui jalur zonasi ini. Bahkan beberapa orang lulusan SD yang mendaftar melalui jalur zonasi ini merupakan siswa luar Jembrana yang orang tuannya beralamat di Kecamatan Jembrana. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Jembrana I Made Riantori dikonfirmasi terkait persoalan ini, Selasa (3/7), tidak menampik  masih banyak SMP Negeri yang saat ini kekurangan siswa yang merupakan merupakan konsekuensi dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Menurutnya, SMP yang zonasinya terdapat sedikit lulusan SD yang mendaftar jelas akan mengalami kekurangan murid. Dicontohkannya seperti yang kini dialami SMP Negeri 5 Negara di Air Kuning dan SMP Negeri 6 Negara di Awen, Lelateng.  Begitu juga halnya di Kecamatan Melaya seperti SMP Negeri 4  Melaya di Gilimanuk dan SMPN 5 Melaya di Ekasari yang dikatakannya cakupan zonasinya juga terbatas di beberapa desa. Ia mengakui wilayah yang pengaturan zonasinya merata adalah Kecamatan Pekutatan. “Ada juga beberapa di Mendoyo. Kalau  Pekutatan relatif pas, bagus pengaturan disana,” terangnya. Namun kondisi berbeda justru dialami sejumlah sekolah yang wilayah zonasinya padat dan jumlah pendaftarnya membeludak sehingga harus menambah kelas baru. Di SMP Negeri 1 Negara dari 10 kelas sesuai kuota yang ditetapkan sebelumnya kini bertambah 1 kelas sehingga menjadi 11 kelas. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Negara ini kondisi berjubelnya pendaftar ini  merupakan dampak dari perluasan zona wilayah yakni Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara. Menurutnya, membludaknya pendaftar dibeberapa sekolah yang melebihi kuota ini akibat penambahan siswa dari luar daerah yang sebelumnya ikut merantau orangtuanya bekerja. “Karena alamat Kartu Keluarga (KK) masuk zonase Jembrana, otomatis mereka harus mengikuti,” ungkapnya.  Selain di SMP Negara 1 Negara, kondisi mebeludaknya pendaftar juga terjadi di SMP Negeri 3 Melaya sehingga jumlah siswa barunya melebihi kuota dan sekolah harus menambah kelas. Sistem zonasi berdampak pada persoalan ketimpangan jumlah siswa di sejumlah sekolah. Faktor penyebab tidak meratanya jumlah siswa di banyak sekolah khususnya SMP di Jembrana juga diakuinya salah satunya adalah jumlah penduduk dan lulusan SD tidak sama di masing-masing wilayah zonasi yang diberlakukan dimasing-masing SMP Negeri di Jembrana. Permasalahan membeludaknya pendaftar siswa baru menurutnya seringkali timbul pada zona yang wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti sekolah yang wilayahnya terletak di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.