Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendaftar Jalur Zonasi Tidak Merata, Jumlah Siswa di Jembrana Masih Timpang

TIMPANG - Jumlah siswa SMP masih timpang akibat tidak meratanya jumlah pendaftar melalui jalur zonasi.

BALI TRIBUNE - Kendati sudah diberlakukan sistem jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP Negeri di Kabupaten Jembrana pada tahun 2018/2019 ini, namun penerimaan siswa baru masih juga belum merata. Masih ada sekolah negeri yang kekurangan pendaftar sehingga jumlah siswa jauh di bawah kuota, dan sejumlah sekolah terpaksa menambah kelas karena pendaftarnya membludak. Kondisi tidak meratanya sebaran penerimaan siswa hingga menyebabkan sekolah kekurangan siswa terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya. Sedangkan kondisi berbeda terjadi disejumlah sekolah yang pendaftarnya berjubelnya pendaftar dari jalur zonasi sehingga sekolah harus menambah kelas. Salah satunya yang terjadi di SMP Negeri 1 Negara. Pihak sekolah kini harus kembali menambah kelas karena padatnya pendaftar melalui jalur zonasi ini. Bahkan beberapa orang lulusan SD yang mendaftar melalui jalur zonasi ini merupakan siswa luar Jembrana yang orang tuannya beralamat di Kecamatan Jembrana. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Jembrana I Made Riantori dikonfirmasi terkait persoalan ini, Selasa (3/7), tidak menampik  masih banyak SMP Negeri yang saat ini kekurangan siswa yang merupakan merupakan konsekuensi dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Menurutnya, SMP yang zonasinya terdapat sedikit lulusan SD yang mendaftar jelas akan mengalami kekurangan murid. Dicontohkannya seperti yang kini dialami SMP Negeri 5 Negara di Air Kuning dan SMP Negeri 6 Negara di Awen, Lelateng.  Begitu juga halnya di Kecamatan Melaya seperti SMP Negeri 4  Melaya di Gilimanuk dan SMPN 5 Melaya di Ekasari yang dikatakannya cakupan zonasinya juga terbatas di beberapa desa. Ia mengakui wilayah yang pengaturan zonasinya merata adalah Kecamatan Pekutatan. “Ada juga beberapa di Mendoyo. Kalau  Pekutatan relatif pas, bagus pengaturan disana,” terangnya. Namun kondisi berbeda justru dialami sejumlah sekolah yang wilayah zonasinya padat dan jumlah pendaftarnya membeludak sehingga harus menambah kelas baru. Di SMP Negeri 1 Negara dari 10 kelas sesuai kuota yang ditetapkan sebelumnya kini bertambah 1 kelas sehingga menjadi 11 kelas. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Negara ini kondisi berjubelnya pendaftar ini  merupakan dampak dari perluasan zona wilayah yakni Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara. Menurutnya, membludaknya pendaftar dibeberapa sekolah yang melebihi kuota ini akibat penambahan siswa dari luar daerah yang sebelumnya ikut merantau orangtuanya bekerja. “Karena alamat Kartu Keluarga (KK) masuk zonase Jembrana, otomatis mereka harus mengikuti,” ungkapnya.  Selain di SMP Negara 1 Negara, kondisi mebeludaknya pendaftar juga terjadi di SMP Negeri 3 Melaya sehingga jumlah siswa barunya melebihi kuota dan sekolah harus menambah kelas. Sistem zonasi berdampak pada persoalan ketimpangan jumlah siswa di sejumlah sekolah. Faktor penyebab tidak meratanya jumlah siswa di banyak sekolah khususnya SMP di Jembrana juga diakuinya salah satunya adalah jumlah penduduk dan lulusan SD tidak sama di masing-masing wilayah zonasi yang diberlakukan dimasing-masing SMP Negeri di Jembrana. Permasalahan membeludaknya pendaftar siswa baru menurutnya seringkali timbul pada zona yang wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti sekolah yang wilayahnya terletak di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

K3S Badung Resmikan Pelatihan Pembuatan Banten, Berdayakan PPKS Lewat Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Banten bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung ini dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Buleleng Selidiki Kasus Kematian Akibat Dengue Shock Syndrome di Banyuning

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaporkan adanya kasus kematian akibat Dengue Shock Syndrome (DSS) yang terjadi di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun 10 bulan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.