Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendapatan PLTS Menurun, Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Nunggak

Bali Tribune / PLTS - Kondisi PLST 1 MWp Bangli di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli.

balitribune.co.id | Bangli Produksi listrik PLTS 1 MWp Bangli di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli mengalami penurunan. Penurunan tersebut berdampak pada pendapatan penjualan listrik. Imbas dari menurunya pendapatan PLTS, pembayaran iuran BPJS Ketenangakerjaan karyawan pun tersendat alias nunggak. 

Kabag Ekonomi Setda Bangli Dwi Wahyuni saat dikonfirmasi tidak menampik kondisi tersebut. Dijelaskan, sejak pertengahan tahun 2022 terjadi penurunan produksi listrik. Turunnya produksi karena beberapa kompone PLTS mengalami kerusakan. Di samping itu faktor cuaca juga jadi penyebab. “Hujan yang terjadi terus menerus mengakibatkan serapan energy listrik  PLTS menurun,” jelasnya, Senin (20/2).

Menurut Dwi Wahyuni, dalam kondisi normal dan cuaca juga mendukung dalam sebulan pendapatan PLTS bisa mencapai Rp 60 juta. Namun kini turun menjadi Rp 20 juta per bulan. Sementara untuk biaya operasional per bulan kisaran Rp 37 Juta. Dengan begitu ada kekurangan dana untuk memenuhi operasional. Biaya operasional dimaksud diantaranya untuk gaji karayawan, pembayaran iuran BPJS Ketenagaakerjaan dan lainnya.

Lantaran kurangnya dana opersional, BPJS Ketenagakerjaan yang jadinya tidak terbayarkan. Selama ini BPJS Ketenagakerjaan dibayar penuh oleh perusahaan. Bahkan tunggakan sudah berlangsung beberapa bulan. "Tunggakan lebih dari Rp 20 juta untuk karyawan dan juga direkturnya. Terkait ini kami sudah bersurat ke pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran. Memohon diberikan keringan sampai kondisi perusahaan membaik," sebut Dwi Wahyuni.

Di tengah kondisi perusahan yang sedang ngos-ngosan maka disiasati dengan melakukan pengurangan jam kerja atau menggunakan sistem shift. Kemudian untuk penggajian juga tidak full. Terkait upaya perbaikan, Dwi Wahyuni mengaku sudah berkomunikasi dengan salah satu perusahan. Perusahaan tersebut siap membantu untuk proses perbaikan.

"Kami dibantu oleh BTI Energi, mereka sudah turun mengecek kondisi PLTS. Dalam waktu dekat hasil pemeriksaan bisa turun sehingga bisa diambil langkah perbaikan," jelasnya.

wartawan
SAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.