Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendistribusian Alkes Harus Sesuai Standar

foto bersama -Kadiskes provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, MPPM berfoto bersama dengan para peserta workshop seusai pembukaan kemarin.

BALI TRIBUNE - Saat ini, peredaran alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan Alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya peredaran di masyarakat, maka salah satu bentuk peran pemerintah guna menjamin keamanan mutu dan manfaat Alkes yang beredar, yakni melalui pengawasan. "Pengawasan yang dilakukan meliputi terhadap sarana produksi, distribusi dan penyaluran alat kesehatan serta pengawasan terhadap produk," ungkap Kepala Dinas Kesehatan provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM ketika membuka acara Workshop dan Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) di Denpasar, Selasa (25/9) kemarin. Menurut Suarjaya, sarana distribusi dan penyalur alat kesehatan wajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dengan menerapkan cara distribusi alat kesehatan yang baik yang merupakan adopsi dari good distribution practices (GDP). Cara distribusi alat kesehatan yang baik merupakan pedoman yang digunakan untuk dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang betujuan untuk menjamin mutu agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. "Dengan melihat banyaknya jumlah sarana distribusi alat kesehatan di provinsi Bali, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman petugas yang ada di sarana distribusi alat kesehatan mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik harus sesuai standar," ujarnya. Sayangnya, peningkatan kebutuhan terhadap alat kesehatan belum diikuti dengan perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri yang memadai. Sebesar 90 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dan Indonesia merupakan pasar yang menarik untuk masuknya produk impor. "Maka dari itu, guna mengahadapi tantangan ini diharapkan industri alat kesehatan dalam negeri mampu berinovasi dan juga meningkatkan kualitas SDM yang mereka miliki. Sehingga produk dalam negeri tidak semakin terisisih oleh produk - produk alat kesehatan dari luar negeri," imbuhnya. Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) provinsi Bali, I Wayan Asyawan didampingi panitia Andris mengatakan, workshop selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para usaha pendistribusian alat kesehatan. Sebanyak 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Bali dan Lombok mengikuti workshop ini. "Pelatihan untuk mencapai ujian perusahaan layak mendistribusikan alkes sesuai standar. Penting diadakan workshop ini supaya seusai standar," ujarnya. ray

wartawan
Redaksi
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.