BALI TRIBUNE - Kendati sudah ada pertemuan dan kesepakatan pasca-OTT Pungli di sejumlah lokasi di Bali, namun pengelola objek wisata khususnya di Jembrana belakangan ini masih resah. Keresahan itu lantaran pungutan yang dilakukan belum memiliki kekuatan hukum yang dipakai landasan untuk melakukan pungutan maupun sumbangan sukarela. Sedangkan tanpa pemeliharaan, objek wisata yang sudah dibangun secara swadaya dan memakan biaya besar akan terbengkalai. Keresahan itu salah satunya dirasakan Bendesa Pakraman Kertha Jaya Pendem, I Wayan Diandra yang mengembangkan dan mengelola objek wisata Puncak Mawar. Pihaknya mengaku kecewa karena belum ada regulasi terkait pungutan pada objek wisata yang dikelola secara swadaya termasuk oleh Desa Pakraman. "Kami sebenarnya sangat kecewa terhadap oknum eksekutif dan legislatif khusus di Jembrana, dimana regulasi hukum terhadap pungutan ke objek wisata sampai sekarang belum ada beritanya," ungkapnya dan mengaku pengembangan objek wisata Puncak Mawar sejak awal dilakakukan secara swadaya. Adanya biaya kebersihan, listrik, perbaikan jalan untuk membeli semen, pasir dan biaya pemeliharaan lainnya, membuat pihaknya memungut donasi sukarela bagi para pengunjung lantaran dana dari pemerintah tidak mengucur. "Ya, dasar pungutan sukarela untuk biaya pemeliharaan. Dari anggota kelompok 65 orang setelah dipotong untuk kas, bayar listrik, tukang sapu, tukang jaga karena tiap hari dijaga untuk pengamanan. Dan sisanya dibagi kelompok dalam satu bulannya Rp 50 ribu per orang," paparnya dan menambahkan pihaknya merasa beban dengan adanya OTT. Ia mengatakan masyarakat secara swadaya bikin objek. Setelah ada hasil pemerintah tidak tanggung jawab terhadap regulasi hukum. Malah saber pungli menjadi kekhawatiran. Sementara masyarakat disuruh buat kelompok wisata oleh pemerintah. “Bagaimana membangun masyarakat sejahtera dan mengurangi kemiskinan jika tidak ada support, malah ada intervensi dan kekhawatiran kena OTT. Bagaimana kita bisa berkarya," sesalnya. Begitupula Pj. Perbekel Baluk, I Putu Nova Noviana yang menyatakan adanya OTT di beberapa objek wisata menurutnya memang sempat menjadi polemik di desa terutama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengelola objek wisata Pantai Baluk Rening. Namun pihaknya berusaha untuk tenang dan mencari solusi dari aturan yang ada. Pihaknya mengakui kalau di objek wisata Baluk Rening kini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Masuk ke objek juga dikenakan karcis sesuai dengan Perdes.Menurutnya ide awal pengembangan objek untuk peningkatan PAD desa dengan mengembangkan desa wisata melalui Pokdarwis sehingga objek wisata Baluk Rening terus bisa dikembangkan. "Sudah ada aturannya sesuai peraturan desa," ujar mantan Lurah Baler Bale Agung Negara ini. Pihaknya juga berharap dikeluarkan payung hukum yang jelas untuk mengayomi masyarakat dan desa yang bertujuan mengembangkan wisata daerahnya dan menikmati hasil dari itu sendiri. "Kami juga mohon kepastian hukum dan pengayoman hukum.Karena semua hasil dari retribusi masuk ke kas desa sebagai PAD desa. Kami juga baru sebatas menyiapkan tempat wisata yang refresentatif dan relatif aman," tandas Sekcam Negara ini. Sementara Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, I Nyoman Wenten dikonfirmasi Minggu (18/11) mengatakan untuk melindungi para pengelola objek wisata pihaknya sudah mengusulkan ranperda retribusi untuk tempat rekreasi. "Perda no 14 tahun 2011 tentang jasa usaha dan akan direvisi. Ranperda yang dirancang retribusi tempat rekreasi. Mudah-mudahan bisa disetujui. Untuk menetapkan harus dengan tim ahli untuk kajian," jelasnya. Untuk di objek wisata Green Clief dan Nusamara bisa dibawah Bumdes karena Bumdes merupakan lembaga resmi. Lembaga usaha di desa bisa masuk dalam badan usaha lainnya.
