Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Mendorong Indosat Genjot Pasar Nusa Tenggara

Bali Tribune/Steve Saerang
balitribune.co.id | Denpasar - Salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia akan mengoptimalkan pangsa pasar Nusa Tenggara Barat dan Timur (NTB/NTT atau Nusa Tenggara). Pasalnya, pemerintah pusat telah mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut yang harus dibarengi dengan ketersediaan layanan telekomunikasi. 
 
Steve Saerang, SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan ada 3 hal yang membuat Indosat tertarik untuk menggenjot layanan telekomunikasi di Nusa Tenggara. Pertama karena sejalan dengan pemerintah telah menetapkan daerah tersebut sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
"Kedua, kita butuh tujuan-tujuan pariwisata baru yang tidak hanya ada di Labuan Bajo, di Lombok juga ada bahkan Sumba. Di sini kita melihat 'permatanya' Indonesia perlu diperlihatkan kepada dunia," katanya di Denpasar beberapa waktu lalu.
 
Kata Steve, jika mampu mengangkat potensi atau 'permata' Indonesia ini otomatis investor akan tertarik berinvestasi dan investasi semakin banyak berdatangan. "Karena Indosat itu sifatnya selalu kolaborasi, gotong-royong. Jadi pas kita datang ke sana (daerah-daerah potensial) mengajak ekosistem yang kita punya, strategi partner yang kita punya. Kita punya pasar baru nih, ayo kita bareng mau digarap bersama enggak. Makanya dengan menemukan 'permata' baru ini ada sumber potensi baru untuk berinvestasi. Itu poin yang kedua," jelasnya. 
 
Ketiga adalah kata dia, masyarakat di NTB dan NTT adopsi digitalnya saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yang butuh penguatan maupun dorongan lebih dari berbagai pihak supaya literasi digitalnya semakin naik. Di Nusa Tenggara dari sisi literasi menurut dia sudah cukup baik dan fasilitas pendukungnya juga mumpuni baik di Lombok dan NTT. 
 
"Kami merasa bahwa ini potensi yang baik, kalau kita mau mengembangkan daerahnya, SDM juga harus bisa kita percaya, bisa dijalankan bareng-bareng. Karena kalau kita bangun infrastuktur yang baik, kita bikin internet di sana kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan positif tidak ada hasil yang maksimal juga bagi negara ini. Bagi kami tidak dapat revenue, bagi negara juga tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari potensi dari SDM-nya," papar Steve.
 
Lebih lanjut ia mengatakan, karena 3 hal itu, dari pemerintah sudah ada inisiatif mengembangkan, sedangkan Indosat melihat dari sisi global ini bisa dijual dengan mengajak para partner untuk berinvestasi. "Karena kalau Indosat berivestasi sendiri cukup lumayan. Kalau punya partner lain, kita bisa mengembangkan dengan baik investasi bersama strategic partnership," imbuhnya.
 
Jaringan yang tersedia saat ini di Nusa Tenggara adalah jaringan 4G, karena 4G backbond dari broadband di Indonesia. Jaringan 4G sudah cukup mumpuni untuk mengunduh video, main game yang memerlukan kecepatan tinggi dan semua aplikasi yang berbasic video itu bisa dilayani dengan 4G. 
 
Ia menuturkan terkait strategi bisnis untuk jaringan 4G Indosat sekarang ini lebih fokus ke daerah-daerah industri 4.0 dengan skema strategic partnership. "Kalau misalnya pabrik manufaktur butuh 5G kita ada kerjasama 5 tahun, 3 tahun dan kita kasih 5G, karena rata-rata yang paling membutuhkan layanan jaringan 5G di Indonesia setelah kita implementasikan adalah industri 4.0. Kita sudah mengimplementasikan 5G dari 2021 tetapi masyarakat yang menggunakannya, headset-nya belum mumpuni. Selain penggunaan data untuk video masih kurang di Indonesia. Sehingga masyarakat lebih memilih akhirnya balik lagi ke 4G, dari sisi paket lebih hemat dan merasa dengan 4G bisa menikmati layanan cukup cepat," katanya.
wartawan
YUE
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.