Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengolahan Harus Tercermin Dalam APBD

Bali Tribune / Wayan Windia

balitribune.co.id | Denpasar – Pernyataan Wagub Bali, Prof. Dr. Tjokorde Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), (Bali Tribune, 4/8) mendapat sambutan positif dari Guru Besar Fak. Pertanian Unud, Wayan Windia. Bahwa memang seharusnya Bali segera memperkuat sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian (sektor sekunder). Di samping pengembangan UMKM, dll. “Pokoknya harus dibangkitkan sektor-sektor kecil, yang selama ini terpinggirkan” katanya. Windia berharap, agar kita jangan terlalu silau dengan sektor pariwisata yang sangat kapitalistis, dan ternyata sangat rapuh.

Perkembangan sektor primer, tersier, dan tersier di Bali harus dibuat seimbang dan harmoni sesuai konsep Tri Hita Karana. Juga sesuai dengan loka Bali. Tapi semuanya itu harus tercermin jelas dalam APBD. Dikatakan bahwa bahasan tentang perlunya dikembangkan sektor primer (pertanian) sudah sangat lama diwacanakan. Tetapi selalu mentok dengan kebijakan yang lebih banyak berorientasi pada sektor pariwisata. Mengkaitkan sektor pariwisata dengan sektor pertanian juga sangat susah dan sangat alot. Mungkin karena banyak sekali ada kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi di sana.

Windia mencatat data yang dilaporkan Bank Indonesia di Bali. Bahwa tiga besar sektor di Bali yang paling banyak menampung tenaga kerja (Agustus 2020) adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Oleh karenanya, Pemda Bali jangan ragu mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan hasil. Dikatakan bahwa dalam webinar HKTI Bali, Ketua Komisi II DPRD Bali Kresna Budi mengatakan bahwa ia sepakat untuk mengalokasikan dana APBD Bali sebesar 5% untuk pertanian. Hal ini disepakati oleh Ketua Bapeda Bali. “Kita tunggu saja realisasinya”  kata Windia.

Windia juga wanti-wanti bahwa tidak mudah membangun sektor pertanian. Karena di sana berada komunitas penduduk yang menjadi kerak kemiskinan. Naik atau tidaknya kemiskinan di Bali, sangat tergantung dari naik atau tidaknya pembangunan di sektor pertanian di Bali. Oleh karenanya, pemerintah harus sabar, dan harus penuh komitmen. Ia mengusulkan agar pembangunan sektor pertanian di Bali harus berbasis subak. Jangan seperti pembangunan Simantri pada era Gubernur Mangku Pastika. Simantri (sekarang namanya Sipadu), seharusnya dikembangkan berbasis subak, tidak perlu lagi membentuk gapoktan sebagai basisnya. “Subak harus segera dikembangkan pembangunan sosio-ekonominya. Pembangunan pengolahan hasil pertanian, sebaiknya juga berbasis subak” katanya. 

wartawan
WW
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.