Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengurus Demokrat Bali Sudah Final

mudarta
Made Mudarta

Denpasar, Bali Tribune

Personalia pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bali hasil Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 15 Mei lalu, hingga kini masih ditutup rapat. Kabarnya, belum dibukanya susunan kepengurusan lengkap tersebut, karena posisi Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali masih tarik ulur antara Wayan Adnyana dan Made Gandhi.

Hanya saja, kabar ini ditepis oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, di Denpasar, Selasa (28/6). Menurut dia, sesungguhnya personalia kepengurusannya sudah lengkap dan hanya menunggu penetapan berupa Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat.

“Pengurus DPD sudah tidak masalah lagi. Sudah final. Sekarang tinggal menunggu SK DPP Partai Demokrat. Mudah-mudahan setelah Lebaran, SK akan turun,” kata Mudarta, yang dikonfirmasi melalui saluran telepon.

Politisi asal Jembrana itu tak menampik bahwa khusus untuk posisi Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, memang diputuskan oleh DPP Partai Demokrat. Hanya saja dari pernyataan DPP Partai Demokrat, dipastikan bahwa posisi sekretaris tersebut tetap sesuai dengan usulan Mudarta, selaku ketua terpilih dalam Musda III Partai Demokrat Provinsi Bali.

“Kalau mencermati pernyataan DPP, maka DPP akan ikuti harmonisasi yang saya lakukan selaku ketua DPD. Artinya, siapa yang bisa diajak untuk kerja, untuk kompak, itu poin pentingnya,” ujar Mudarta. Ia sendiri tetap pada pendirian awal, yakni menghendaki jabatan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali dijabat oleh Wayan Adnyana yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali.

Politisi asal Tabanan itu, dinilai Mudarta sebagai figur yang ideal mendampinginya, karena memiliki pengalaman keorganisasian yang mumpuni. “Saya pribadi yakin, Pak Wayan Adnyana tetap menjadi sekretaris. Karena memang sejak awal saya mengusulkan nama Pak Wayan Adnyana untuk posisi tersebut,” tegas Mudarta.

Lalu bagaimana dengan Made Gandhi, yang juga memperebutkan kursi sekretaris? “Soal Pak Gandhi, kalau tidak di posisi sekretaris, ya nanti duduk sebagai wakil ketua. Dan ini juga menjadi kesepakatan Tim Formatur. Artinya kalau bukan di posisi sekretaris, ya wakil ketua,” bebernya.

Tentang jadwal Musda DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem yang masih tertunda, Mudarta menyebut, kemungkinan akan dijadwalkan oleh DPP Partai Demokrat setelah Lebaran. “Jadi kita tunggu keputusan DPP. Intinya DPP inginkan ini diselesaikan secara musyawarah, jangan ribut,” pungkas Mudarta.

wartawan
San Edison
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.