balitribune.co.id | Mangupura - Sejumlah pengusaha mulai dari Mall Bali Galeria (MBG), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Bali mengeluh belum diizinkannya mall buka oleh pemerintah. Para pengusaha ini bahkan mendesak pemerintah segera mengeluarkan izin pembukaan mall.
Hal itu terungkap saat sejumlah pengusaha ini mendatangi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Gedung Dewan, Kamis (2/9). Para pengusaha ini mengaku sangat dirugikan dengan tidak bolehnya beroperasi usaha mereka. Pihaknya berharap segera ada kebijakan untuk memberikan izin mall buka.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan atas aspirasi para pengusaha ini pihaknya akan langsung bersurat ke Gubernur Bali Wayan Koster.
“Hari ini kami menandatangani surat terkait dengan aspirasi asosiasi ini, untuk nantinya akan diberikan ke Gubernur Bali, Bupati termasuk juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves),” ujar Parwata usai menerima asosiasi tersebut.
Dirinya menjelaskan, kedatangan MBG, Aprindo dan APPBI DPD Bali untuk meminta keringanan agar mall dan pusat perbelanjaan tetap buka dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Sejauh ini dirinya mengakui jika semua tutup, maka ekonomi masyarakat akan semakin terpuruk di tengah pariwisata yang sudah mati suri.
“Disamping pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, pendapatan masyarakat juga dari sektor Industri, termasuk UMKM. Bahkan semua itu sekarang masuk di mall. Jika itu ditutup, maka sama dengan menutup usaha masyarakat,” tegas Parwata.
Di dalam mall, ujar Parwata yang juga Sekretaris DPC PDIP Badung ini, tidak hanya ada produk brendit saja, namun paling banyak produk UMKM termasuk food atau makanan.
“Kalau semua ini tidak diberikan perhatian oleh pemerintah, tentu akan merugikan masyarakat. Jadi tidak ada bedanya mall dengan pasar tradisional, dengan toko-toko dan yang lainnya. Malah di mall itu sistem Protokol Kesehatan (Prokes) terjaga dengan baik,” jelas Parwata.
Pihaknya pun berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi ini.
Sebab, jika mall atau pusat perbelanjaan ditutup akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Bali.
“Bukan hanya pemilik mall saja yang rugi, masyarakat juga kasihan karena ada di dalamnya. karena yang branded itu hanya 20 persen saja,” bebernya.
Pada Senin 6 September 2021 PPKM akan berakhir, nah setelah itu politisi asal Dalung, Kuta Utara ini, berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi.
Saat ini, ada sebanyak 14 mall, jika tutup hampir 75 ribu karyawan yang dirumahkan. “Bayangkan, sehingga ini yang kita minta agar pemerintah menjadikan suatu pertimbangan, tapi tidak mengabaikan prokesnya,” kata Parwata.
Sementara itu, Wakil Ketua Aprindo DPD Bali Made Samba saat ditemui di gedung Dewan membenarkan pihaknya membawa aspirasi ke Ketua DPRD Badung agar mall dan pusat perbelanjaan yang lainnya bisa buka seperti biasa.
“Jadi kami datang agar aspirasi kita bisa diterima, sehingga diberikan rekomendasi agar setelah PPKM ini Mall dan pusat perbelanjaan yang lain bisa buka sehingga ekonomi di Bali bisa berjalan dengan baik,” ujar Samba.
Di sisi lain, Ketua APPBI DPD Bali Gita Sunarwulan menambahkan jika berbicara masalah Prokes, mall sebenarnya lebih aman. Pasalnya, saat masuk ke Gate Mall maupun pusat perbelanjaan sudah ada barcode Pedulilindungi.
“Jadi pengunjung yang datang bisa scan barcode, kalau hijau pengunjung bisa masuk. Kalau kuning pengunjung ada dokumen yang harus dilengkapi dan kalau merah pengunjung itu Covid-19 atau ada kontak erat dengan Covid-19,” jelasnya.
Saat ini ada 14 mall yang ada di bawah APPBI Bali sudah mulai memasang barcode peduli lindungi untuk memastikan penanganan covid-19.
“Meski dilakukan pembatasan, kami pihak mall siap dengan catatan mall tetap buka,” pungkasnya.
wartawan
ANA
Category
