Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peningkatan Harga Pangan Picu Inflasi Bali

Bali Tribune / Trisno Nugroho (Kedua dari kanan).
balitribune.co.id | Denpasar - Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, inflasi Bali pada bulan Juni 2022 mencapai 0,92% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,71% (mtm) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,61% (mtm). Peningkatan inflasi di bulan Juni terutama bersumber dari kenaikan harga kelompok volatile food disusul core inflation, sementara itu kelompok administered price mengalami deflasi. Sementara secara tahunan, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 5,75% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 4,39% (yoy) dan inflasi nasional sebesar 4,35% (yoy).
 
Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 3,88% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei yang sebesar 0,71% (mtm). Kenaikan harga kelompok volatile food didorong oleh naiknya harga cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, telur ayam ras dan daging ayam ras. 
 
“Naiknya harga komoditas cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan tomat disebabkan oleh penurunan pasokan dari produksi daerah sentra yang disebabkan cuaca kurang kondusif,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Sabtu (2/7) di Denpasar. Sedangkan, kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras disebabkan oleh kenaikan kebutuhan bahan pangan selama perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sambungnya. 
 
Di sisi lain dikatakan, laju inflasi volatile food tertahan oleh menurunnya harga minyak goreng yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, produksi CPO dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan melakukan pelarangan ekspor CPO pada Mei 2022.
 
Kelompok barang inflasi inti (core) tercatat sebesar 0,45% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,80% (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi core adalah canang sari, mie, upah asisten rumah tangga, bakso siap santap, dan kopi bubuk. Peningkatan harga canang sari dipengaruhi oleh kenaikan permintaan untuk perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sementara itu, kenaikan harga mie diakibatkan adanya kenaikan harga gandum sebagai bahan baku pembuatan mie, sedangkan kenaikan harga bakso diakibatkan meningkatnya harga daging ayam ras.
 
Di sisi lain, barang administered price mencatat deflasi sebesar -0,09% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,39% (mtm). Deflasi terjadi terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan antar kota, angkutan udara, dan tarif kendaraan roda dua online Fenomena ini didorong oleh kembali normalnya permintaan pada Juni 2022 setelah terjadi kenaikan pada bulan sebelumnya sehubungan dengan liburan Hari Raya ldul Fitri 2022.
 
Selanjutnya pada Juli 2022, tekanan inflasi diprakirakan bersumber dari kelompok administered price dan volatile food. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan tekanan harga antara lain: i) kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) per 1 Juli 2022, i) risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang berpotensi mengganggu pasokan daging tenak di tengah kenaikan permintaan sapi untuk Qurban, ii) kenaikan permintaan seiring dengan musim liburan sekolah bagi wisatawan domestik dan liburan musim panas bagi wisatawan mancanegara, serta risiko turunnya produksi hortikultura saat curah hujan tinggi di Provinsi Bali akibat dampak angin monsun dari Australia.
 
Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dalam forum High Level Meeting untuk melakukan pemantauan harga dan stok barang, melaksanakan kegiatan operasi pasar, serta peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan barang di Provinsi Bali. Untuk surveillance risiko PMK, dilakukan pengawasan hewan ternak 24 jam di setiap pintu masuk baik bandara maupun pelabuhan, serta rencana vaksinasi kepada hewan ternak.
wartawan
ARW
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.