Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penjaminan Produk UMKM Dinilai Mampu Pacu Ekspor Bali

ekspor
I Ketut Indra Satya Dharma

Denpasar, Bali Tribune

Untuk mendorong laju usaha importir ataupun eksportir Bali, diperlukan perusahaan daerah yang mampu “memback up” kegiatan tersebut. Menurut Direktur PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Indra Satya Dharma, saat ini tengah disiapkan surat dari Menteri Keuangan terkait ekspor langsung yang bisa dilakukan oleh UMKM.

“Nah sementara ini kan yang terjadi UMKM berproduksi, namun ketika akan melakukan ekspor mesti melalui perusahaan besar yang memiliki ijin ekspor, kedepannya hal itu tak akan terjadi, karena UMKM akan bisa lakukan ekspor sendiri,” ujarnya di Denpasar, Minggu (10/7). Menurutnya, langkah pemerintah sangat baik dalam mendorong kinerja peningkatan ekspor Bali.

“Semakin banyak UMKM memiliki ijin, otomatis serapannya akan semakin tinggi, itu tujuan dari dilakukanya kebijakan ini,” tuturnya. Apabila para pelaku UMKM dapat dirangsang oleh kebijakan ini, maka database yang sebelumnya terkonsentrasi di Surabaya lambat laun akan pindah ke Bali.

“Selama ini kan berdasarkan database yang ada, ekspor kita masih terkonsentrasi melalui Surabaya, nah dengan keluarnya kebijakan ini bagaimana nantinya ekspor bisa langsung dari Bali,” ucapnya lagi. Meski demikian, kata dia, Bali memerlukan memerlukan pelabuhan ekspor.

“Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, Bali sudah waktunya memiliki pelabuhan ekspor sendiri, entah itu di Benoa, Celukanbawang, atau dimana yang dianggap layak, sebagai pelabuhan ekspor,” ungkap Indra.

Menurut dia, ekspor Bali tidak lagi terkonsentrasi di Surabaya, namun sudah beralih ke pelabuhan Banyuwangi. “Banyuwangi pelabuhannya sudah sangat berkembang, apakah kita harus tertinggal dengan Banyuwangi yang notabene barang barang ekspornya berasal dari Bali,” ucap Indra bertanya.

Ia menyayangkan bila kebijakan custom bond yang bertujuan untuk penjaminan barang barang ekspor impor Bali hanya dinikmati daerah lain. “Nanti ketika suatu usaha telah mendapatkan penunjukan langsung ekspor, UMKM itu telah dianggap mampu, namun demikian penunjukan itu yang melakukan dari daerah melalui perda atau dari pusat ini yang mesti dipertegas lagi,” katanya.

Indra kembali mempertegas Bali harus memiliki pelabuhan khusus agar hal yang telah diupayakan menjadi sia sia. “Potensi UMKM Bali sangat luar biasa, ini yang mesti dicermati oleh para stakeholder, jangan lagi kita bergantung pada daerah lain, dan kesempatan meraup peluang yang adapun cukup besar,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.