Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penjual Pernak-pernik Merah Putih Sepi Pembeli

Bali Tribune/MERAH PUTIH - Penjual pernak pernik merah putih di seputran kota Bangli.

balitribune.co.id | Bangli  - Tidak seperti tahun sebelumnya, menjelang HUT RI menjadi berkah bagi pedagang pernak pernik merah putih. Sementara peryaan HUT RI tahun ini ditengah pademi Covid-19 dan dibarengi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dampaknya sangat dirasakan pedagang dimana mereka mengaku sepi pembeli.
 
Salah seorang penjual atribut merah putih, Ade Rusnadi mengatakan momentum HUT RI sejatinya dinantikan pedagang pernak pernik merah putih untuk mengais rejeki. Namun sayang dengan pemberlakukan PPKM barang dagangan jarang laku terjual. “Biasanya setiap Agustus selalu dapat rejeki, tahun ini barang dagangan jarang laku,” kata Pedagang asal Garut Jawa Barat, Rabu (11/8/21).
 
Menurutnya, sepinya pembeli imbas dari pemberlakukan PPKM yang dibarengi dengan pelarangan kegiatan lomba atau pawai. Berkaca tahun sebelumnya sepekan sebelum HUT berbagai jenis pernak pernik merah putih laris terjual, bahkan omset penjualan bisa mencapai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per hari. “Tahun ini sepi pembeli, pedapatan menurun drastis, jika dibanding tahun- tahun sebelumnya. Turun sampai 85 persen,” sebutnya.
 
Meski sepi pembeli, Ade Rusnadi mengaku tepat menggelar dagangan  samil berharap masih bisa mendapat keuntungan dari berjualan pernak pernik merah putih. Dia mengaku sudah melakoni profesi sebagai pedagang pernak pernik sejak tahun 2003, penghasilan yang didapat tergantung dari hasil penjualan. ”Barang milik bos kami di Bandung, untuk pedapatan yang kami dapat tergantung dari prosentase hasil penjualan,” sebutnya. 
wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.