Penyaluran Bantuan Pemerintah Harus Steril dari Kepentingan Politik | Bali Tribune
Bali Tribune, Minggu 12 Juli 2020
Diposting : 25 May 2020 17:26
A.A. Samudra Dinata - Bali Tribune
Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli Satria Yudha

balitribune.co.id | Bangli - Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat baik itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya di Bangli justu mengundang polemik. Pasalnya banyak masyarakat yang sejatinya  layak mendapat bantuan justru terceer. Realita yang terjadi mengundang keprihatinan anggota DPRD Bangli, Satria Yuda.

Menurut Satria Yudha bantuan sosial yang digelotorkan pemerintah bertujuan baik, namun sayang penterjemahannya dibawah tidak berjalan sesuai harapan.”Tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat  salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah pandemik Covid-19, namun nyatanya  pengimpletasian penyaluran bantuan terkesan acak-acakan atau kurang selektif ,” ujar politisi PDIP ini, Senin (25/5)

Kata Satria Yuda  buktinya ada PNS masuk daftar penerima, satu penerima menerima bantuan double hingga penyaluran bantuan kurang merata .” Ada satu tempat,jumlah warganya lebih sedikit justru penerimanya menumpuk, sementara di tempat lain jumlah warganya lebih banyak  justru  penerimanya sangat sedikit,” jelas anggota dewan dua kali periode ini.

Satria Yuda justru mempertanyakan statemen dinas sosial yang mengatakan  kalau untuk penyaluran bantuan pemerintah pusat menggunakan data lama, buktinya banyak nama baru yang muncul sebagai penerima “ Seharusnya  dengan melihat kondisi  yang  terjadi di lapangan seharusnya Dinsos turun  melakukan  cros cek dan bukanya  hanya  duduk manis dikantor sambil menunggu laporan ,”sebut politisi asal banjar Tanggahan Peken Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.

Satria Yuda juga secara tegas mengatakan penyaluran bantuan harus selektif atau memenuhi kriteria dan bebas dari kepentingan politik.”Kalau penyaluran sampai terkontaminasi kepentingan politik, maka  akan terjadi tumpang tindih dalam penyaluran,”tegasnya.  

Menuut Satria Yudha justru dalam kondisi seperti ini yang justru menjadai sasaran tembak  adalah para kepala lingkungan atau kepala dusun. “ Kami merasa kasihan dengan para kadus atau kapling, mereka  menanggung beban moral, karena menjadi tempat pelampiasan dari warganya yang  tidak  terakomodir ,”tegas  Satria Yuda.

Disamping itu  Satria Yudha juga menyinggung lemahnya sosialiasai dari instansi terkait, membuat  masyarakat tidak tahu akan adanya rogram bantuan  dari pemerintah pusat “ Pemerintah pusat lewat Kementerian saat ini sedang intens menurunkan bantuan kepada masyarakat, tapi lemahnya sosialiasai membuat masyarakat tidak tahu adanya program  tersebut, seperi Kementerian Koperasi menurunkan bantuan stimulus usaha (PBSU)  akibat dampak Covid-19.” ungkap Satria Yudha.